Foto Ilustrasi
SOLOK KOTA – Proyek pembangunan GOR Marahhadin Kota Solok yang didanai oleh APBD Kota Solok tahun 2022, dengan besar anggaran sebanyak Rp24.288.276.945,63, dengan lama pengerjaan selama 214 hari kalender, yang dikerjakan oleh 2 perusahaan yakni PT. Mina Fajar Abadi dan PT. Adimon Jaya Abadi KSO, dibawah pengawasan PT. Darmasraya Mitra Amerta, dinilai tidak profesional.
Pasalnya, wartawan Realitakini.com, Syafridoerahman dalam menjalankan profesinya sebagai insan pers yang dilindungi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mendapatkan kata-kata kotor (Pelecehan) serta pengusiran oleh pihak PT. Mina Fajar Abadi dan PT. Adimon Jaya Abadi KSO, di lokasi proyek (Kelurahan Laing) Kota Solok, Jumat (30/09/2022).
Akibatnya, wartawan tidak bisa menerbitkan pemberitaan terkait pelaksanaan pembangunan GOR Marahhadin Kota Solok tersebut, yang juga harus diketahui masyarakat sekaligus sebagai bentuk control pengawasan terhadap dugaan “mark up” anggaran, dan hal lainnya yang bisa merugikan daerah.
Selain itu, hal tersebut juga jelas-jelas melanggar Undang Undang (UU) Pers pasal 18 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Wartawan Realitakini.com tersebut mendapatkan kata-kata kotor (Pelecehan), serta pengusiran oleh pihak PT. Mina Fajar Abadi dan PT. Adimon Jaya Abadi KSO, sebagai rekanan Pemerintah Kota (Pemko) Solok dalam mengerjakan proyek pembangunan GOR Marahhadin Kota Solok tersebut.
“Sebagai insan pers, kita sudah bekerja secara profesional dan menjalankan profesi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kita datang membaca salam, memperkenalkan diri, memakai ID-Card dan meminta izin untuk mengambil dokumentasi atau melakukan wawancara pada rekanan,” kata Syafridoerahman.
Disebutkan Syafridoerahman, namun apa yang terjadi, kita “dipacaruik-caruik an” (kata-kata kotor) dan malah kita diusir dengan gertakan memukul meja, sampai-sampai piring yang ada di atas meja tersebut pecah.
“Pihak PT. Mina Fajar Abadi dan PT. Adimon Jaya Abadi KSO sangat tidak profesional. Kita datang baik-baik, tujuan kedatangan kita sampaikan baik-baik, namun ada saja yang sengaja melecehkan profesi kita dalam mendapatkan, mencari, menyimpan dan mengolah informasi untuk diterbitkan di media kita,” ungkapnya.
Kita berharap pada Pemko Solok, agar mengingatkan rekanan mana saja yang mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur, ataupun pembangunan lainnya di Kota Solok ini untuk menghargai kenerja insan pers (profesi wartawan).
“Karena dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” jelasnya.
Dilanjutkannya, ayat ketiga juga menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“Ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawab kan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak
“Bahkan dalam UUD Tahun 1945 disebutkan, antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solok, Eli Susanti sangat menyayangkan kejadian itu. Menurutnya, hal itu tak perlu terjadi jika rekanan memahami cara kedatangan awak media ke tempat rekanan bekerja.
“Wartawan itu tentunya mempedomani, mentaati dan menjunjung tinggi KEJ dalam menjalankan profesinya, dan tidak ada alasan bagi rekanan untuk berbuat kasar padanya, apalagi sampai melakukan pengusiran,” jelas Eli Susanti.
Dilanjutkannya, seharusnya pihak rekanan tentunya profesional dalam hal ini, dan juga mematuhi undang-undang keterbukaan informasi publik. Karena wartawan itu datang dalam rangka mencari informasi untuk diterbitkan di medianya.
Eli Susanti juga menegaskan, jika alasannya oknum wartawan sering datang ke lokasi proyek pem bangunan GOR Marahhadin Kota Solok itu hanya untuk meminta uang (Memalak), sehingga terjadi pengusiran, pihak rekanan juga harus membuktikan dan mengungkapkan siapa saja oknum wartawan tersebut.
“Jangan hanya membuat opini yang notabenenya menjatuhkan nama baik (Citra) wartawan yang sudah bekerja sesuai ketentuan, apalagi sampai membuat perpecahan di tengah-tengah awak media di Kota Solok,” ucapnya.
Selain itu, Plt Ketua PWI Kota Solok juga menegaskan pada semua pihak di Kota Solok, agar tidak ada lagi kasus pengusiran dan pelecehan terhadap profesi wartawan.
Sumber: Realitakini.com
