Oleh: Syafridoerahman
7.topone.id – Tepat pada 20 Agustus 2025, genap enam bulan Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH dan Wakil Bupati (Wabup) H. Candra, SHI memimpin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok.
Masa setengah tahun ini menjadi momentum penting untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab, apakah benar-benar mendukung visi misi kepala daerah atau sekadar “duduk manis” mempertahankan jabatan.
Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat dengan motif politik. Tujuannya jelas: menjaga netralitas ASN, memastikan birokrasi tetap profesional, sekaligus mencegah praktik “politik birokrasi” yang merugikan masyarakat.
Namun, setelah enam bulan mengenali para ASN, wajar bila Jon Firman Pandu dan Candra mulai mengevaluasi siapa yang bekerja sepenuh hati untuk masyarakat, siapa yang justru menghambat program pembangunan.
Pemerintahan ini butuh ASN yang bekerja sesuai kemampuan, bukan sekadar mencari muka. Ketegasan pasangan kepala daerah ini sangat dinantikan publik. Sebab, pada periode sebelumnya, di bawah kepemimpinan Bupati Epyardi Asda dengan Wabup Jon Firman Pandu banyak ASN dinilai hanya menerapkan pola “asal bapak senang”.
Tak jarang, pimpinan daerah terjebak konflik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh politik, bahkan masyarakat karena masukan yang menyesatkan dari pihak internal birokrasi.
Jon Firman Pandu pun masih mengingat betul bagaimana saat menjabat sebagai wakil bupati dulu, sejumlah ASN bersikap dingin, bahkan ada pejabat yang berani memblokir nomor teleponnya. Tentunya, pengalaman itu cukup menjadi catatan penting bagi Bupati hari ini
Kini, publik menunggu langkah tegas Jon Firman Pandu dan Candra. Evaluasi ASN yang tidak sejalan dengan arah pembangunan daerah bukan sekadar hak, tapi kewajiban demi tercapainya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. ***
