7.topone.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, Senin (8/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Armen Plani, dan dihadiri staf ahli bupati, Pj Sekda, para asisten Setda, Forkopimda, anggota DPRD, Setwan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Paripurna tersebut, kehadiran Bupati Solok Dr. HC. Jon Firman Pandu, SH, diwakili oleh Pj. Sekda Kabupaten Solok, Jefrizal.
Dalam sambutannya, Armen Plani menegaskan bahwa LHP BPK merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien.
“LHP BPK bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek tata kelola pemerintahan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Armen Plani.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok yang telah bekerja keras mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali meraih opini terbaik dari BPK. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pj. Sekda Kabupaten Solok, Jefrizal, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan profesional,” kata Jefrizal.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Solok bersama Pemkab Solok kembali menegaskan komitmen untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.
Penyerahan LHP BPK ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Rd)
