KABUPATEN SOLOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok sepakati untuk menyurati Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok terkait dugaan adanya keterlibatan tiga (3) Dinas di lingkup Pemda Kabupaten Solok, yang membiayai aksi demo pada 28 Desember 2023 lalu, yang menuding anggota DPRD Kabupaten Solok maling uang rakyat secara berjamaah.
Keputusan itu disepakati pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok pembukaan masa sidang I di tahun 2024, sekaligus menyepakati dan memutuskan untuk melaksanakan hak interpelasi, di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Kamis 04 Januari 2024 lalu.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz menyebutkan bahwa aksi demo oleh Aliansi Solidaritas Lintas Nagari (Solina) diduga kuat dimobilisasi oleh Pemda Kabupaten Solok.
Disebutkan Hafni Hafiz, logistik untuk Aliansi Solina yang melakukan aksi demo di Gerbang Pemda Kabupaten Solok itu diduga kuat berasal dari 3 dinas.
“Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN), kedua Dinas Kesehatan dan yang ketiga Badan Keuangan Daerah (BKD),” beber dewan dari Gerindra tersebut.
Saya berharap, imbuhnya, melalui pak asisten ini betul-betul diusut kalau tidak kita buka terang benderang bahwa aksi demo Aliansi Solina itu patut diduga dilakukan oleh seseorang untuk menandingi aksi oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
“Kita tegaskan kembali, kepada Pak Asisten Satu Setda Kabupaten Solok Syahrial diminta juga untuk menelusuri logistik yang berasal dari dalam (Pemda Kabupaten Solok),” ujarnya.
Senada, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP DPRD Kabupaten Solok DR. Dendi, S.Ag, MA juga mendesak Asisten Satu Setda Kabupaten Solok Syahrial untuk mengusut tuntas terkait dugaan mobilisasi dan logistik aksi demo Aliansi Solina oleh Pemda, ataupun dari ketiga dinas tersebut.
Bahkan dewan yang selalu berani menentang Bupati Solok, Epyardi Asda dengan tagline “Lawan Kezaliman” tersebut menantang bahwa pihak DPRD Kabupaten Solok bisa mendatangkan saksi.
“Kapan perlu kita mendatangkan saksi pak asisten. Patut diduga bahwa aksi yang dilakukan oleh Aliansi Solina itu dibayar, dan ada orang yang bersedia menjadi saksi bahwa dia menerima uang,” sebut Dendi.
Disampaikannya, kita akan mendatangkan saksi pak asisten. Jangan masyarakat dikonfrontasi, pada saat Aliansi Masyarakat Peduli Nagari (AMPN) atau Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi, lalu ada pula kelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi serupa.
Pada kesempatan itu, DPRD Kabupaten Solok juga menyepakati jika Pemda tidak menyikapi surat DPRD Kabupaten Solok terhadap persolan tersebut hingga sidang paripurna berikutnya, dewan akan membentuk Pansus. (Rd)
