7.TOPONE.ID – Upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok mulai dibedah secara serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok. Dalam rapat gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III yang digelar secara terbuka untuk umum, Kamis (29/10/2026), sejumlah persoalan mendasar terkait pengelolaan pajak, retribusi, aset daerah, hingga potensi kebocoran pendapatan menjadi sorotan tajam anggota dewan.
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Mukhlis, SH, tersebut menjadi momentum penting bagi legislatif untuk menguji sejauh mana potensi pendapatan daerah telah dikelola secara maksimal oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Tidak hanya mengevaluasi capaian penerimaan, pembahasan juga mengarah pada berbagai persoalan yang selama ini diduga menjadi penghambat optimalisasi PAD, termasuk lemahnya pendataan, mekanisme pemungutan, pengawasan, serta belum maksimalnya pemanfaatan sejumlah sumber pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Mukhlis menegaskan bahwa pembahasan optimalisasi PAD tidak boleh berhenti pada rapat gabungan semata. Setiap pansus diminta mempertajam pembahasan melalui rapat khusus bersama OPD mitra masing-masing agar persoalan yang ditemukan dapat dikaji lebih mendalam dan menghasilkan solusi konkret.
Menurutnya, rapat gabungan merupakan langkah awal untuk menghimpun berbagai persoalan secara menyeluruh. Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis yang lebih terarah, terutama menyangkut kendala pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Eksekutif Diminta Terbuka, Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab
Mengawali pembahasan, pihak eksekutif melalui Asisten III, Eva Nasri, memperkenalkan sejumlah OPD yang hadir sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan dalam membahas persoalan pendapatan daerah.
OPD yang dilibatkan antara lain Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas PUKMPP.
Eva Nasri berharap seluruh OPD dapat menyampaikan kondisi yang sebenarnya, baik menyangkut capaian penerimaan, kendala di lapangan, maupun potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Pihak eksekutif, katanya, siap memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan anggota dewan. Sementara persoalan yang membutuhkan pendalaman teknis akan ditindaklanjuti melalui rapat khusus bersama OPD terkait.
Namun, keseriusan OPD dalam mengikuti pembahasan tersebut turut menjadi perhatian Ketua Pansus II, Iskanofis.
Ia menegaskan bahwa kehadiran kepala OPD dalam rapat strategis seperti ini semestinya tidak diwakilkan. Sebab, kepala OPD merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan, pelaksanaan program, dan pengelolaan potensi pendapatan di instansi masing-masing.
Menurutnya, DPRD membutuhkan penjelasan langsung dari pimpinan OPD agar setiap persoalan yang dipertanyakan dapat dijawab secara jelas, bukan sekadar mendapatkan penjelasan administratif dari perwakilan.
Hafni Hafiz Soroti Potensi Kebocoran, Digitalisasi PAD Harus Dipercepat
Sorotan paling tajam datang dari Ketua Pansus I, Hafni Hafiz, A.Md. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD Kabupaten Solok harus dilakukan melalui pembenahan menyeluruh, bukan sekadar menaikkan target pajak dan retribusi.
Hafni Hafiz menyoroti pentingnya uji petik langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara potensi pendapatan, jumlah penerimaan yang dilaporkan, dan realisasi pemungutan di masing-masing sektor.
Menurutnya, DPRD harus memperoleh data yang akurat agar dapat mengetahui secara objektif apakah seluruh potensi pendapatan daerah telah dipungut dan disetorkan sesuai ketentuan.
Ia juga mempertanyakan sejumlah aspek, mulai dari mekanisme pemungutan pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen pajak, hingga pengelolaan retribusi pada berbagai objek yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD.
Selain itu, Hafni meminta Pemerintah Kabupaten Solok belajar dari daerah lain, termasuk Kabupaten Tanah Datar, dalam mengembangkan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian khusus. Ia menilai pemerintah daerah perlu memiliki visi yang jelas dalam mengelola objek wisata, termasuk memastikan setiap objek yang memiliki potensi retribusi dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait dugaan kebocoran pendapatan, Hafni Hafiz menekankan perlunya penelusuran berbasis data dan pemeriksaan langsung di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemungutan maupun penyetoran, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan daerah. Dengan sistem elektronik yang terintegrasi, setiap transaksi diharapkan dapat tercatat secara transparan, memudahkan pengawasan, serta mempersempit peluang terjadinya penyimpangan. Namun, Hafni Hafiz mengingatkan agar optimalisasi PAD tidak justru membebani masyarakat kecil melalui kenaikan pajak maupun retribusi.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah membenahi sistem pemungutan, menertibkan objek pajak, memperkuat pengawasan, dan menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia juga meminta agar pansus segera memiliki jadwal kerja atau timeline yang jelas, sehingga setiap tahapan pembahasan mempunyai target dan tenggat waktu yang dapat dievaluasi.
Pajak Reklame hingga Sanksi Pelanggaran Dipertanyakan
Persoalan pajak reklame turut menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi PKS, Ari Rafika WD. Ia mempertanyakan banyaknya papan reklame yang terpasang di berbagai lokasi, sekaligus sejauh mana keberadaan reklame tersebut telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Solok.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki data menyeluruh mengenai jumlah reklame, kewajiban pajak masing-masing objek, realisasi pembayaran, serta mekanisme pengawasan terhadap wajib pajak.
Ari juga meminta penjelasan mengenai sanksi yang diterapkan terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau melanggar ketentuan. Ia mendorong pendataan objek pajak dilakukan secara terintegrasi dengan sistem digital agar potensi penerimaan dari sektor reklame dapat diketahui secara jelas dan terukur.
Aset Daerah dan Perizinan Jangan Sampai Menjadi Potensi yang Terabaikan
Anggota Pansus III, Feris Novel, menekankan pentingnya kejelasan tahapan kerja pansus, khususnya dalam membahas kekayaan daerah dan sumber pendapatan lain yang sah. Ia meminta OPD teknis memberikan penjelasan terstruktur mengenai persoalan yang dihadapi, langkah yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Feris juga menilai pembagian tugas tenaga ahli DPRD pada masing-masing pansus perlu diperjelas agar pengkajian berjalan lebih fokus dan efektif.
Sementara itu, anggota DPRD Ismael Koto menyoroti pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, terutama terkait mekanisme penyewaan alat berat. Ia mempertanyakan apakah pemanfaatan alat berat tersebut telah dikelola secara komersial, digunakan untuk kepentingan sosial, atau melalui skema lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Ismael juga menyoroti persoalan perizinan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang perlu dievaluasi dari sisi regulasi, pelayanan, pendataan objek, serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, seluruh aset dan sumber penerimaan daerah harus memiliki kejelasan mekanisme pengelolaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban agar tidak ada potensi pendapatan yang terabaikan.
Retribusi Pasar Nagari hingga Kemandirian Fiskal Jadi Pembahasan
Anggota DPRD Kabupaten Solok, Boy Falma, mengangkat persoalan retribusi pasar nagari. Ia meminta penjelasan mengenai dasar regulasi, mekanisme pemungutan, serta penetapan target penerimaan dari aktivitas pasar nagari.
Menurutnya, pengelolaan retribusi pasar membutuhkan kejelasan kewenangan dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar.
Besaran pungutan, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme penyetoran harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, Basrizal menekankan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Solok.
Menurutnya, peningkatan pendapatan asli daerah sangat penting agar pemerintah kabupaten memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga meminta agar pembahasan pansus memiliki arah dan tahapan yang jelas sebelum dilanjutkan dengan pendalaman bersama OPD teknis.
Masukan serupa turut diperkuat Olzaheri dan Tasman Putra yang menekankan pentingnya menghimpun seluruh usulan anggota pansus serta menyusun alur pembahasan secara terarah dan berdasarkan skala prioritas.
DPRD Tidak Ingin Optimalisasi PAD Hanya Berhenti pada Target
Secara keseluruhan, rapat gabungan Pansus I, II, dan III tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PAD Kabupaten Solok membutuhkan pembenahan serius dari berbagai sisi.
Optimalisasi pendapatan daerah tidak cukup hanya dengan menetapkan target penerimaan setiap tahun. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh potensi telah terdata, mekanisme pemungutan berjalan sesuai aturan, dan setiap rupiah penerimaan tercatat serta disetorkan secara benar.
Digitalisasi, uji petik lapangan, evaluasi aset daerah, penertiban objek pajak, dan penguatan pengawasan menjadi sejumlah langkah yang didorong DPRD dalam pembahasan tersebut.
Berbagai pertanyaan dan masukan anggota pansus telah mendapat tanggapan dari OPD teknis yang hadir. Kendati demikian, sejumlah persoalan masih membutuhkan pendalaman melalui rapat khusus, penguatan data, dan pemeriksaan langsung di lapangan.
DPRD juga mengingatkan bahwa peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai upaya meningkatkan penerimaan daerah justru menambah beban pedagang kecil maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui kerja Pansus Optimalisasi PAD, DPRD Kabupaten Solok diharapkan mampu mengawal pembenahan tata kelola pendapatan daerah secara konsisten, mulai dari perencanaan, pendataan, pemungutan, penyetoran, hingga pengawasan.
Pada akhirnya, keberhasilan optimalisasi PAD bukan semata-mata diukur dari meningkatnya angka penerimaan daerah, melainkan dari semakin baiknya tata kelola pemerintahan, kuatnya kemandirian fiskal, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Solok. (Rd)
