7.TOPONE.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok memberikan jawaban dan penjelasan terhadap berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas. Sejumlah persoalan strategis mulai dari tata kelola pemerintahan nagari, penataan organisasi perangkat daerah, hingga penanganan rumah tidak layak huni menjadi perhatian dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Selasa (10/11/2026).
Jawaban Pemerintah Daerah tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, SHI, sebagai tindak lanjut atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan sehari sebelumnya, Senin (9/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Wabup Candra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi yang telah memberikan berbagai masukan, saran, kritik, serta pertanyaan setelah melakukan kajian dan pencermatan terhadap tiga Ranperda yang diajukan.
Adapun ketiga Ranperda tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari; perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Penyempurnaan Tata Kelola Pemerintahan Nagari
Menanggapi Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemerintahan nagari diperlukan agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Salah satu acuannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Penyempurnaan tersebut, termasuk ketentuan mengenai persyaratan pencalonan dalam pemerintahan nagari, bertujuan memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, sekaligus mencegah munculnya potensi konflik di tengah masyarakat.
Selain aspek regulasi, Pemerintah Daerah juga menaruh perhatian terhadap tata kelola aset dan keuangan nagari. Pengelolaan aset harus mengacu pada standar akuntansi serta ketentuan pengelolaan barang milik nagari. Sementara pengelolaan keuangan nagari wajib dilakukan secara transparan dan menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, Pemerintah Daerah juga akan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi Wali Nagari yang baru dilantik, melalui kerja sama dengan lembaga yang berkompeten.
Pemanfaatan teknologi digital turut menjadi perhatian, di antaranya melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), transaksi non-tunai, dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades). Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan pemerintahan dan aset nagari yang lebih tertib, transparan, serta akuntabel.
Terkait insentif dan tunjangan penghasilan Wali Nagari, Pemerintah Daerah menyatakan hal tersebut tetap menjadi perhatian dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga kearifan lokal dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, penyempurnaan regulasi pemerintahan nagari perlu melalui kajian mendalam dan komprehensif agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Kabupaten Solok.
Penataan OPD Harus Efektif dan Sesuai Kebutuhan
Sementara itu, terkait Ranperda perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Wabup Candra menjelaskan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan beban kerja.
Penataan kelembagaan tersebut diarahkan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, peningkatan kinerja serta akuntabilitas perangkat daerah, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah mempertimbangkan dampak bencana yang terjadi, kebutuhan peningkatan kapasitas operasional dan logistik, analisis kebutuhan kelembagaan, serta kemampuan keuangan daerah.
Di samping itu, penguatan penanggulangan bencana berbasis nagari dengan tetap memperhatikan kearifan lokal menjadi salah satu pertimbangan penting.
Dalam penyempurnaan kelembagaan tersebut, Pemerintah Daerah juga mengacu pada ketentuan regulasi yang relevan, termasuk Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
8.518 Unit RTLH Jadi Perhatian Pemerintah
Pada pembahasan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan data yang menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Berdasarkan basis data perumahan Kabupaten Solok, tercatat sebanyak 8.518 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan kumuh.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.339 unit telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta diusulkan melalui aplikasi SiBARU pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan langkah penanganan RTLH dan peningkatan kualitas kawasan permukiman agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih layak, sehat, aman, dan tertata.
Pemerintah berharap melalui regulasi ini, upaya pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan Ranperda
Menutup penyampaiannya, Pemerintah Daerah berharap seluruh pandangan, saran, kritik, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan penting dalam menyempurnakan ketiga Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani. Turut hadir Wakil Bupati Solok H. Candra, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dengan disampaikannya jawaban Pemerintah Daerah, pembahasan ketiga Ranperda diharapkan dapat berjalan sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah.
Ketiga regulasi tersebut nantinya diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola nagari, meningkatkan efektivitas kelembagaan daerah, serta mendorong terwujudnya hunian dan lingkungan permukiman yang lebih layak bagi masyarakat Kabupaten Solok. (Rd)
