7.TOPONE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/11/2026), di Gedung Dispersip Koto Baru.
Ketiga Ranperda yang menjadi pembahasan tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari; perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Sekretaris DPRD, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi menyampaikan berbagai catatan kritis, saran, masukan dan rekomendasi. Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari penguatan pemerintahan nagari, penataan organisasi perangkat daerah, hingga penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.
Juru Bicara Fraksi PKS, drh. Basrizal, menilai ketiga Ranperda tersebut memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Fraksi PKS secara khusus menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dengan kondisi serta risiko kebencanaan di Kabupaten Solok. Menurutnya, pola penanggulangan bencana tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah bencana terjadi, tetapi harus mulai diarahkan pada langkah preventif melalui pemetaan kawasan rawan bencana di setiap nagari serta penguatan kelembagaan kebencanaan.
Selain itu, Fraksi PKS mengapresiasi Ranperda yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama terkait penanganan permukiman kumuh, penyediaan infrastruktur dasar dan kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Tasman Putra, menyoroti pentingnya mekanisme pemerintahan nagari yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan aset serta keuangan nagari.
Terkait perubahan susunan perangkat daerah, Fraksi Gerindra mendorong terbentuknya kelembagaan yang strategis, efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum, pengelolaan limbah rumah tangga serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Pandangan senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Endang Ayu Fitri Karlina. Ia menegaskan bahwa peraturan daerah merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap regulasi yang dibentuk harus memiliki kejelasan, kualitas, kepastian hukum dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Fraksi PPP mendorong penguatan karakteristik pemerintahan nagari yang demokratis, termasuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, demokrasi nagari serta pengelolaan keuangan dan aset nagari.
Dalam hal penataan perangkat daerah, Fraksi PPP mengingatkan agar penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi, mengutamakan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi, serta tidak berujung pada pemborosan anggaran.
Adapun terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh, Fraksi PPP menekankan pentingnya pendataan kawasan kumuh secara akurat, penyediaan rumah layak huni, penciptaan lingkungan sehat serta pencegahan kerusakan lingkungan. Seluruh ketentuan dalam Ranperda juga harus diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berikutnya, Juru Bicara Fraksi Hanura PDI-P, Sutan Muhammad Bahri, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya secara langsung kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok. Penyerahan tersebut dilakukan dengan tetap menghormati jalannya rapat paripurna, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Efdizal, turut menyampaikan sejumlah catatan penting. Salah satunya menyangkut keterlambatan pihak eksekutif menghadiri rapat paripurna.
Ia mengingatkan bahwa Tata Tertib (Tatib) DPRD telah mengatur mekanisme yang dapat diterapkan apabila terjadi keterlambatan, termasuk kemungkinan dilakukannya skorsing rapat.
Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan agar pengisian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) mengedepankan prinsip profesionalisme. Pembahasan mengenai hal tersebut dinilai perlu dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah dan pihak pemrakarsa Ranperda.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi NasDem, Tony Devisa, juga menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan rapat yang berdekatan dengan waktu salat Zuhur.
Dari Fraksi Partai Golkar, Juru Bicara Yetty Aswaty menyoroti pentingnya memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) serta membangun koordinasi dan sinergi antar lembaga di tingkat nagari, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perangkat nagari, penataan SOTK serta kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana, mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Menurut Fraksi Golkar, upaya tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, kualitas perumahan yang baik, lingkungan yang sehat serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar. Seluruh kebijakan juga perlu didukung data yang akurat dan terintegrasi secara nasional.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PAN, Iwarnis, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok untuk menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Seluruh Fraksi Sepakat Ranperda Dilanjutkan
Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Solok menyatakan persetujuan agar ketiga Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Meski demikian, persetujuan tersebut tetap disertai sejumlah catatan, saran dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses pembahasan.
Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, menyampaikan bahwa agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Solok.
Jawaban pemerintah daerah tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, bertempat di Gedung Dispersip Koto Baru.
Dengan disampaikannya pandangan umum seluruh fraksi, DPRD Kabupaten Solok berharap proses pembahasan ketiga Ranperda dapat berjalan secara komprehensif dan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
Regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar mampu memperkuat kelembagaan nagari, menciptakan organisasi perangkat daerah yang profesional dan efisien, serta memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok. (Rd)
