Oleh: Syafridoerahman
7.TOPONE.ID – Kasus pengkhianatan yang mencuat di pusat pemerintahan semestinya menjadi sinyal peringatan bagi Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH. Sebuah pelajaran penting bahwa kepercayaan, loyalitas, dan kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan merupakan hal mendasar bagi seorang pemimpin, terlebih ketika memegang amanah besar sebagai kepala daerah.
Sebab, tidak semua orang yang berada di sekitar kekuasaan benar-benar berjalan searah dengan pemimpinnya. Tidak sedikit pula yang terlihat mendukung di hadapan, tetapi justru memiliki kepentingan berbeda di belakang.
Jika ditarik ke belakang, perjalanan Jon Firman Pandu dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Solok 2024 bukanlah perjalanan yang mudah. Dalam kontestasi politik tersebut, dukungan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok disebut sangat terbatas. Bahkan, berdasarkan pengamatan penulis, hanya sekitar lima hingga enam ASN yang secara terbuka memberikan dukungan kepadanya.
Sementara itu, mayoritas ASN saat itu lebih condong memberikan dukungan kepada pasangan calon Emiko–Irwan Afriadi, yang dalam dinamika politik ketika itu disebut berada dalam barisan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
Namun, hasil Pilkada 2024 berbicara lain. Jon Firman Pandu yang berpasangan dengan Candra memperoleh kemenangan telak dengan raihan 88.615 suara atau 54,5 persen. Kemenangan tersebut mengungguli pasangan Emiko–Irwan Afriadi yang memperoleh 45.810 suara, serta pasangan Budi Satriadi–Hardinalis Kobal dengan perolehan 28.053 suara.
Kemenangan itu sekaligus menandai perubahan arah kepemimpinan di Kabupaten Solok. Akan tetapi, kemenangan dalam Pilkada ternyata belum tentu menjadi akhir dari pertarungan politik.
Justru setelah kekuasaan pemerintahan berpindah tangan, tantangan sesungguhnya mulai terlihat. Bupati tidak hanya dituntut mampu membangun daerah, tetapi juga harus memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja secara profesional, sejalan dengan visi dan misi serta program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Di sinilah persoalan yang patut menjadi perhatian. Muncul kekhawatiran bahwa masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan pemerintahan baru. Jika benar terjadi, kondisi tersebut tentu berpotensi menghambat jalannya program pembangunan.
Sebab, bagaimana mungkin seorang kepala daerah mampu merealisasikan program unggulan apabila perangkat di bawahnya tidak memiliki kesamaan komitmen dalam menjalankan kebijakan?.
Lebih jauh, dinamika komunikasi politik di luar pemerintahan juga perlu dicermati. Jangan sampai informasi internal pemerintahan justru menjadi bahan untuk membangun narasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang dahulu mendukung atau tidak mendukung Jon Firman Pandu dalam Pilkada. Sebab, setelah dilantik menjadi bupati, seluruh ASN memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional, netral, dan melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, profesionalisme tersebut juga harus dibuktikan melalui kinerja nyata, bukan sekadar sikap formalitas di hadapan pimpinan.
Tidak cukup hanya mengangguk ketika menerima arahan bupati, tetapi pelaksanaan di lapangan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kondisi seperti ini terjadi secara berulang, maka yang akan menerima dampaknya bukan hanya bupati, melainkan masyarakat Kabupaten Solok secara keseluruhan.
Ironisnya, persoalan juga dapat muncul dari lingkaran orang-orang yang dahulu ikut berjuang memenangkan Jon Firman Pandu. Mereka yang semestinya menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintahan justru perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan kepentingan pihak lain.
Jangan sampai perbedaan pandangan, kepentingan pribadi, ataupun ambisi politik membuat orang-orang yang dahulu berada dalam satu barisan justru membuka ruang bagi berkembangnya narasi yang dapat membenturkan bupati dengan masyarakat.
Sekda Definitif, Momentum Membenahi dan Memetakan Persoalan
Dengan hadirnya Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang definitif, Bupati Jon Firman Pandu semestinya memiliki momentum untuk memperkuat konsolidasi birokrasi.
Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Karena itu, diperlukan pemetaan kinerja, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati perlu mengetahui secara objektif siapa saja pejabat yang benar-benar bekerja, siapa yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program nyata, serta di mana letak hambatan yang selama ini menyebabkan target pemerintahan tidak tercapai.
Pemetaan tersebut tentu bukan untuk membangun politik balas dendam terhadap ASN yang berbeda pilihan politik dalam Pilkada. Sebaliknya, evaluasi harus dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, disiplin, profesionalisme, dan capaian kinerja.
Sebab, ASN bukanlah alat politik kepala daerah. Mereka merupakan pelayan publik yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerintahan berjalan demi kepentingan masyarakat.
Akan tetapi, Bupati juga tidak boleh menutup mata apabila terdapat indikasi pembangkangan terhadap kebijakan, kelalaian dalam melaksanakan tugas, penyalahgunaan kewenangan, ataupun upaya menghambat program pemerintah. Semua itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang objektif dan sesuai aturan.
Jangan Sampai Bupati Menjadi Korban Permainan di Lingkaran Sendiri
Hal yang paling perlu diwaspadai oleh Jon Firman Pandu adalah kemungkinan munculnya persoalan dari lingkaran pemerintahan maupun orang-orang terdekatnya sendiri.
Seorang pemimpin bisa saja memiliki niat baik, program yang jelas, serta keinginan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, semua itu tidak akan berarti banyak apabila orang-orang yang diberikan kepercayaan justru tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Lebih berbahaya lagi apabila persoalan internal tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan politik, bahkan berpotensi menyeret kepala daerah ke dalam persoalan hukum akibat keputusan atau tindakan pihak lain.
Karena itu, kehati-hatian dalam memberikan kepercayaan kepada seseorang menjadi sangat penting. Loyalitas tidak boleh hanya diukur dari kedekatan, dukungan politik masa lalu, atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pujian kepada pimpinan.
Loyalitas sejati harus dibuktikan melalui integritas, tanggung jawab, keberanian menyampaikan kebenaran, dan kesungguhan dalam menjalankan amanah.
Pada akhirnya, Jon Firman Pandu harus menyadari bahwa kemenangan Pilkada dengan 88.615 suara merupakan mandat besar dari masyarakat Kabupaten Solok. Kepercayaan tersebut tidak cukup dipertahankan melalui pencitraan ataupun komunikasi politik, tetapi harus dibuktikan dengan hasil kerja nyata.
Jangan sampai ketika bupati berupaya membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru ada persoalan di dalam lingkaran pemerintahan yang membuat seluruh program tidak berjalan maksimal.
Belajar dari berbagai kasus pengkhianatan di pusat, seorang pemimpin tidak cukup hanya berhati-hati terhadap lawan politik di luar pemerintahan. Justru, ia harus lebih cermat membaca dinamika di dalam lingkaran kekuasaannya sendiri.
Sebab, tidak semua ancaman datang dari luar. Terkadang, persoalan terbesar justru muncul dari orang-orang yang setiap hari berada paling dekat dengan kekuasaan.
Jangan sampai Jon Firman Pandu memenangkan Pilkada dengan suara rakyat, tetapi kehilangan kepercayaan rakyat akibat persoalan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini. ***
