7.TOPONE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok kembali memperkuat fungsi legislasi bersama Pemerintah Daerah. Dalam dua Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (6/11/2026), DPRD resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), sekaligus menerima penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap tiga Ranperda usulan pemerintah daerah.
Dua agenda penting tersebut dilaksanakan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok Nomor: 100.1.4.3/10/Bamus DPRD/2026.
Rapat Paripurna pertama dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Turut hadir Wakil Bupati Solok, unsur pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda serta undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, dua Ranperda yang disetujui menjadi Perda masing-masing tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Proses pembahasan kedua Ranperda tersebut sebelumnya telah melalui tahapan pembahasan di masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Solok.
Juru Bicara Pansus II, Yetty Aswaty, SH, dalam laporannya menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Ia memaparkan tahapan serta berbagai proses pembahasan yang telah dilaksanakan hingga Ranperda tersebut dinyatakan siap untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Selanjutnya, Juru Bicara Pansus III, Deny Eka Surya, SH, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Setelah mendengarkan laporan kedua Pansus, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD untuk menetapkan kedua Ranperda tersebut menjadi Perda. Persetujuan kemudian ditindaklanjuti dengan pembacaan Surat Keputusan Persetujuan DPRD serta Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Solok.
Penandatanganan berita acara dilakukan Wakil Bupati Solok, kemudian Ketua DPRD Ivoni Munir, Wakil Ketua Armen Plani dan Wakil Ketua Mukhlis, disaksikan unsur Forkopimda.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Solok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya anggota Pansus yang telah bekerja melakukan pembahasan hingga kedua Ranperda tersebut dapat disepakati.
Menurutnya, keberadaan pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas perdagangan dan sektor pertanian. Karena itu, pengelolaan pasar rakyat membutuhkan landasan hukum yang jelas agar penataan dan penyelenggaraannya berjalan lebih tertib, terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa kedua Perda yang telah disahkan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Tiga Ranperda Usulan Pemda Masuk Tahap Pembahasan
Usai menyelesaikan agenda pengesahan dua Perda, DPRD Kabupaten Solok kembali menggelar Rapat Paripurna kedua dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap tiga Ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi:
– Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Perangkat Nagari.
– Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
– Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dalam nota penjelasan yang disampaikan, Pemerintah Daerah memaparkan urgensi serta substansi perubahan ketiga regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Untuk Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2023, perubahan diarahkan pada penguatan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Wali Nagari. Penyesuaian juga mencakup mekanisme Pemilihan Wali Nagari (Pilwana), baik secara serentak maupun tahapan pemilihan dan pencalonan.
Selain itu, penguatan regulasi turut menyasar kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), penataan perangkat nagari, hingga penyesuaian penghasilan dan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan nagari.
Sementara itu, Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 berkaitan dengan penyesuaian struktur dan susunan perangkat daerah, termasuk perubahan Pasal 2. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tipe A.
Penyesuaian tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya pada suburusan kebencanaan.
Adapun Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk memperjelas tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Nagari dalam menangani persoalan kawasan permukiman.
Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Nagari diharapkan memiliki peran lebih besar dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta permukiman kumuh di wilayah masing-masing.
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat
Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap tiga Ranperda tersebut menjadi langkah awal sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Solok.
Ketiga regulasi yang diusulkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan nagari, menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah, serta mendorong peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.
Dua Rapat Paripurna yang berlangsung dalam satu hari tersebut sekaligus menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok bersama Pemerintah Daerah. Tidak hanya menyelesaikan pembahasan dan menetapkan regulasi yang telah disepakati, kedua lembaga juga mulai membuka ruang pembahasan terhadap sejumlah regulasi baru yang dinilai penting bagi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Solok.
Dengan demikian, pengesahan dua Perda dan dimulainya tahapan pembahasan tiga Ranperda diharapkan tidak sekadar menjadi agenda formal legislasi, tetapi juga menghasilkan regulasi yang benar-benar dapat diterapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok. (Rd)
