7.TOPONE.ID – Komitmen mempercepat pemulihan daerah pascabencana sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Solok menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok dalam menyongsong tahun anggaran 2027.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Kamis (5/11/2026).
Penetapan APBD 2027 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pemulihan berbagai sektor akibat bencana.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani dan Mukhlis. Turut hadir Bupati Solok Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Rudy Rpenaldi Rilis, S.STP., MM, unsur Forkopimda, para Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, camat, serta undangan lainnya.
APBD 2027 Disepakati Rp1,104 Triliun
Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Solok yang disampaikan juru bicara Yetty Aswaty, dijelaskan bahwa pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan sejumlah penyesuaian terhadap struktur APBD 2027.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, pendapatan daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.178.944.047.468 mengalami penyesuaian menjadi Rp1.104.716.860.468 atau berkurang Rp74.227.187.000.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap dipertahankan sebesar Rp148.329.947.590. Adapun pendapatan transfer mengalami penyesuaian dari Rp1.030.714.099.878 menjadi Rp956.386.912.878.
Untuk belanja daerah, setelah pembahasan ditetapkan sebesar Rp1.104.797.535.468. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp80.675.000 yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan jumlah yang sama.
Juru Bicara Banggar, Yetty Aswaty, menegaskan bahwa pembahasan APBD merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Karena itu, setiap kebijakan penganggaran harus disusun secara terarah, terukur, berkualitas, serta mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dituntut menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga harus mampu mendukung percepatan pemulihan pascabencana dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.
DPRD Titipkan Sejumlah Agenda Strategis Pembangunan
Dalam pembahasan APBD 2027, DPRD Kabupaten Solok turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain percepatan penanganan kerusakan lahan pertanian akibat bencana, pemerataan pembangunan fisik maupun nonfisik, serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan.
DPRD juga menyoroti pentingnya perbaikan gedung DPRD yang terdampak bencana agar aktivitas kelembagaan dan pelaksanaan tugas kedewanan dapat kembali berjalan secara optimal.
Tidak hanya itu, optimalisasi PAD melalui pendataan objek pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda), serta percepatan realisasi program-program sektor pertanian juga menjadi bagian dari rekomendasi tersebut.
Di bidang olahraga dan keagamaan, DPRD mendorong perhatian pemerintah daerah terhadap prestasi atlet serta dukungan bantuan bagi masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.
Sementara dalam tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan perlunya evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment.
Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas catatan pembahasan anggaran, tetapi benar-benar menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan keuangan daerah.
Jon Firman Pandu: Rekomendasi DPRD Menjadi Perhatian Pemerintah
Dalam Pendapat Akhir Bupati, Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok, khususnya Badan Anggaran, bersama TAPD serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati menegaskan bahwa berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kapasitas keuangan daerah.
Menurut Jon Firman Pandu, proses evaluasi APBD tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Berbagai usulan DPRD juga tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang tersedia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki sejumlah agenda penting yang harus menjadi perhatian bersama, terutama penanganan dan pemulihan pascabencana, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Terkait kondisi gedung DPRD yang terdampak bencana, Bupati memastikan bahwa penyediaan dan perbaikan ruang rapat DPRD akan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah agar aktivitas kedewanan dapat kembali berjalan dengan baik.
Selain itu, peningkatan kinerja OPD, perhatian terhadap sektor olahraga, kegiatan keagamaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan ke depan.
Secara khusus, Bupati meminta seluruh kepala OPD agar bergerak cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan meningkatkan kinerja nyata di masing-masing perangkat daerah.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Perkenalkan Sekda Baru, Ucapkan Selamat kepada 23 Wali Nagari
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, memperkenalkan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru, Rudy Rpenaldi Rilis, S.STP., MM, kepada seluruh peserta rapat paripurna.
Atas nama lembaga DPRD, Ivoni juga menyampaikan ucapan selamat kepada 23 Wali Nagari terpilih yang baru saja dilantik. Diharapkan para wali nagari dapat menjalankan amanah dengan baik serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah masing-masing.
Sinergi DPRD dan Pemkab Solok, APBD Harus Dirasakan Masyarakat
Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD terhadap Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Persetujuan DPRD oleh Plh. Sekretaris DPRD Kabupaten Solok, Nazar Syamsu, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Disetujuinya APBD 2027 menjadi bukti pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Solok.
Di tengah berbagai tantangan, khususnya pemulihan pascabencana dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah dituntut mampu menentukan skala prioritas secara tepat, memastikan program berjalan efektif, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program yang telah disepakati dapat direalisasikan secara maksimal, transparan, dan bertanggung jawab.
Sebab, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya angka anggaran yang disahkan, melainkan dari sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan sinergi antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Solok, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemulihan daerah, memperkuat pembangunan yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. (Rd)
