7.topone.id – Suasana Gedung C Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok pada Selasa (31/3/2026) tampak lebih hidup dari biasanya. Para pemangku kepentingan dari berbagai unsur pemerintahan, legislatif, hingga perwakilan masyarakat berkumpul dalam satu forum penting, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi panggung strategis untuk menentukan arah masa depan pembangunan daerah.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Daerah yang Berintegritas dan Berdaya Saing”, mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok untuk melanjutkan transformasi pembangunan yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi hasil.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, SHI, menegaskan bahwa RKPD merupakan tahapan krusial dalam sistem perencanaan pembangunan yang harus dijalankan secara partisipatif dan akuntabel.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan lintas sektor, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan dari tingkat nagari benar-benar menjadi bagian dari perencanaan daerah,” ujar Candra di hadapan peserta forum.
Aspirasi dari Nagari Mengalir ke Meja Perencanaan
Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Solok dimulai dari tingkat paling bawah. Usulan masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah nagari dan kecamatan kemudian dibawa ke tingkat kabupaten untuk dipilah dan diselaraskan dengan kebijakan daerah. Namun, seperti disampaikan dalam forum, tidak semua kebutuhan dapat langsung terakomodasi.
Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah harus melakukan prioritasasi ketat agar program yang dipilih benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Tahun Ketiga RPJMD, Konsistensi Jadi Kunci
Tahun 2027 menandai tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2025–2029. Artinya, arah pembangunan yang telah dirancang sebelumnya harus tetap dijaga konsistensinya.
Visi besar daerah, yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”, terus menjadi kompas dalam setiap kebijakan.
Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah menitikberatkan pada:
– Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan berintegritas.
– Penguatan sumber daya manusia yang kompetitif.
– Pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya.
– Pengembangan ekonomi berbasis potensi nagari.
Gunung Talang hingga Creative Hub Jadi Andalan
Dalam pemaparan program prioritas, Wakil Bupati Solok menyebut sejumlah proyek strategis yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah rencana pengembangan kawasan Gunung Talang sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Nagari Creative Hub sebagai pusat inovasi dan ekonomi kreatif, serta fokus pada pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan. Program lain yang tak kalah penting adalah pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di kawasan Taman Hutan Kota Wisata (THKW), penguatan sektor olahraga dan kepemudaan, hingga peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Penanganan stunting dan peningkatan Universal Health Coverage (UHC) turut menjadi prioritas, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Pertanian dan ABS-SBK Tetap Jadi Fondasi
Sebagai daerah yang masih bertumpu pada sektor agraris, Kabupaten Solok juga mendorong peningkatan produktivitas melalui program unggulan Sawah Pokok Murah. Program ini dirancang untuk menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, pembangunan tidak dilepaskan dari nilai-nilai lokal. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) akan terus menjadi landasan dalam setiap kebijakan sosial dan budaya.
Tantangan Regulasi Baru dan Struktur Anggaran
Mulai 2027, pemerintah daerah harus menyesuaikan struktur anggaran dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Aturan ini mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen dari total APBD.
Kebijakan tersebut diakui menjadi tantangan tersendiri, karena pemerintah harus menata ulang prioritas anggaran tanpa mengorbankan program pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dukungan Provinsi, Harapan Baru untuk Aspirasi Masyarakat
Dari tingkat provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Agus Syahdeman menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan usulan masyarakat Kabupaten Solok yang belum dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, yang menilai sinergi antara Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar menjadi kunci percepatan pembangunan. Sebagai putra daerah, ia menyatakan siap berkontribusi dalam menjembatani kebutuhan daerah di tingkat provinsi.
Musrenbang: Lebih dari Sekadar Forum Formalitas
Musrenbang RKPD 2027 tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga simbol kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan regulasi baru, forum ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang realistis sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan perencanaan yang matang dan sinergi lintas pemerintahan, Kabupaten Solok menatap tahun 2027 dengan optimisme, yaitu menjadikan setiap usulan yang lahir dari nagari sebagai pijakan menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Rd)
