7.topone.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa intensitas kunjungan Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH ke Jakarta dalam beberapa bulan terakhir bukanlah perjalanan seremonial, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperjuangkan alokasi dana dan program pembangunan dari pemerintah pusat.
Penegasan itu disampaikan Medison melalui sambungan telepon di sela kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
“Tahun 2026 nanti, Pemerintah Pusat menyiapkan Rp1.377,9 triliun untuk Program Prioritas Nasional Presiden. Dana sebesar itu akan menyentuh langsung masyarakat di seluruh Indonesia melalui 18 sektor strategis,” jelas Medison.
Ia merinci, program nasional tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp89 triliun, Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun, Perumahan Rp48,7 triliun, Preservasi Jalan dan Jembatan Rp24,3 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah Rp63 triliun.
Selain itu juga ada program Lumbung Pangan, Bulog dan Cadangan Pangan, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, hingga Pergaraman Nasional.
Dana Transfer Daerah Menurun, Solok Harus Bergerak Cepat
Menurut Medison, langkah Bupati Jon Firman Pandu untuk aktif ke berbagai kementerian dilatarbelakangi oleh kondisi fiskal nasional yang tengah mengalami pengetatan. Tahun 2026, dana transfer ke daerah (TKD) secara nasional menurun hampir Rp250 triliun, sementara Kabupaten Solok kehilangan sekitar Rp222 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Karena itu, Bapak Bupati terus melakukan pendekatan ke kementerian agar Solok tetap mendapat bagian dari program strategis nasional. Ini langkah konkret untuk menutup kekurangan anggaran dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Daerah Dituntut Aktif dan Kompetitif
Medison menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional kini menuntut daerah untuk berinovasi dan berkompetisi dalam merebut peluang program pemerintah pusat. Pemerintah pusat, kata dia, menginginkan kepala daerah yang aktif, kreatif, dan mampu berdiplomasi.
“Pola ini menuntut kepala daerah yang bisa membangun jaringan dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa daerahnya siap melaksanakan program prioritas dengan sukses,” terang Medison.
Dalam konteks itu, posisi Bupati Jon Firman Pandu yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok dinilai menjadi keunggulan kompetitif. Keterkaitan politik yang sejalan dengan partai pengusung presiden disebut membuka komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, selama tetap berlandaskan etika dan aturan.
“Ini bukan bentuk KKN, tapi strategi legal dan rasional untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan Kabupaten Solok,” tegasnya.
Fokus untuk Kepentingan Masyarakat
Medison berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap langkah dan pertemuan yang dilakukan Bupati Solok di Jakarta memiliki arah dan tujuan jelas: memastikan Kabupaten Solok tidak tertinggal dalam peta pembangunan nasional.
“Yang dilakukan Bapak Bupati adalah perjuangan untuk daerah. Kita ingin memastikan Kabupaten Solok tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional,” tutup Medison. (Rd)
