7.TOPONE.ID – Bencana galodo yang melanda Kabupaten Solok tak hanya meninggalkan lumpur, puing dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menguji keteguhan para wakil rakyat dalam menjalankan amanah. Meski gedung DPRD mengalami kerusakan berat, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, bersama jajaran pemerintah daerah memastikan roda pemerintahan dan fungsi legislasi tetap berjalan.
Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Selasa (29/9/2026), dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum delapan fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Di tengah suasana duka akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Solok, rapat penting tersebut terpaksa digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip di Kotobaru. Gedung itu untuk sementara menjadi rumah bagi aktivitas kedewanan setelah kantor DPRD mengalami kerusakan berat akibat terjangan bencana.
Suasana rapat berlangsung penuh keprihatinan. Kesedihan masih terlihat di wajah para pimpinan dan anggota DPRD. Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak hanya berkutat dengan agenda legislasi, tetapi juga turun langsung ke lokasi bencana, bergotong royong bersama masyarakat serta menyaksikan kondisi fasilitas umum dan perkantoran yang porak-poranda.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Turut hadir Wakil Bupati Solok H. Candra, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli, para asisten, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, anggota DPRD serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Solok H. Candra menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap seluruh pandangan fraksi. Sebelum masuk ke substansi pembahasan, ia terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa mendalam kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.
Ia mendoakan para korban meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah.
Candra mengapresiasi berbagai pandangan, saran, masukan, pertanyaan dan catatan yang disampaikan delapan fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi penting dalam menyempurnakan pembahasan Ranperda APBD 2027 agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
APBD 2027 Disorot, Pemulihan Pascabencana Jadi Prioritas
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memberikan jawaban terhadap pandangan Fraksi PKS, Gerindra, PPP, PAN, Demokrat, NasDem, Golkar serta Hanura-PDIP.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, pembiayaan, SiLPA, efektivitas dan efisiensi anggaran, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pariwisata hingga perlindungan sosial.
Namun, di tengah situasi yang masih diliputi duka, penanganan dan pemulihan pascabencana menjadi salah satu isu paling menonjol dalam pandangan hampir seluruh fraksi.
Fraksi PKS menekankan pentingnya pengelolaan PAD, belanja modal, pembiayaan dan SiLPA secara terukur, tepat waktu, tepat guna serta memberikan manfaat nyata. Fraksi ini juga meminta perhatian serius terhadap mitigasi bencana, infrastruktur, pertanian, pendidikan, nagari tertinggal, pembangunan jembatan, kegiatan keagamaan dan sejumlah Ranperda.
Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta agar APBD 2027 benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang terdampak galodo. Transparansi penyaluran bantuan, ketepatan sasaran, normalisasi, mitigasi, edukasi masyarakat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan menjadi sejumlah catatan penting.
Fraksi PPP menyoroti peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi PAD melalui digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak dan aset serta evaluasi serapan anggaran. Fraksi ini mengingatkan agar belanja daerah tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Fraksi PAN menekankan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat. Di tengah keterbatasan fiskal, penentuan skala prioritas, transparansi, akuntabilitas dan penguatan PAD dinilai menjadi kunci. Perhatian juga diberikan terhadap pengembangan UMKM, pertanian, pariwisata, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
Tak kalah penting, Fraksi Demokrat menyoroti kondisi pascabencana, capaian RPJMD, PAD, pembiayaan dan belanja daerah, serapan anggaran, pengelolaan PPPK paruh waktu, sistem manajemen talenta serta pengisian jabatan OPD yang masih kosong. Perbaikan fasilitas pemerintahan, penertiban kawasan dan reboisasi turut menjadi perhatian.
Fraksi NasDem secara khusus menekankan percepatan penanganan dampak bencana, pemulihan sarana dan prasarana, penyediaan air bersih serta penyusunan mitigasi bencana yang terencana. Pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu tuntutan utama.
Sementara Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah longsor dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok. Fraksi ini memberikan catatan terhadap PAD, SiLPA dan penanganan pascabencana serta meminta evaluasi anggaran secara berkala dengan mengedepankan efektivitas, ketepatan sasaran dan skala prioritas.
Adapun Fraksi Hanura-PDIP menegaskan pentingnya mengarahkan APBD pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, pertanian, UMKM, infrastruktur dasar dan penanganan dampak bencana.
Meski dengan beragam catatan dan penekanan, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan persetujuan agar pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Ivoni Munir Tekankan Pengawalan Anggaran dan Percepatan Evaluasi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir turut menekankan sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Di antaranya, penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD), serta percepatan evaluasi dan pengagendaan pembahasan APBD Perubahan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Ivoni juga mengingatkan pentingnya melihat langsung kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar kerusakan yang terjadi dapat diketahui secara nyata dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan maupun pemulihan.
Di tengah kerusakan yang masih terlihat di berbagai wilayah, pengawalan terhadap kebijakan anggaran menjadi semakin penting. Setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat, termasuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pemerintah daerah menyampaikan penghargaan atas seluruh pandangan yang disampaikan DPRD. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah juga membuka ruang pendalaman lebih lanjut terhadap berbagai persoalan yang belum terakomodasi secara menyeluruh. Pembahasan berikutnya akan melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat Bamus Digelar, Agenda Pemerintahan Tetap Dikawal
Tidak berhenti pada rapat paripurna, pada hari yang sama DPRD Kabupaten Solok juga menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) di lokasi yang sama.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal dan menyelaraskan agenda kegiatan pemerintah daerah bersama DPRD agar tetap berjalan di tengah kondisi darurat pascabencana.
Pelaksanaan dua agenda penting dalam satu hari itu memperlihatkan bahwa meskipun fasilitas kedewanan mengalami kerusakan berat, tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tidak boleh terhenti.
Bencana memang telah merusak gedung dan melumpuhkan sejumlah fasilitas. Namun, semangat pengabdian para wakil rakyat dan pemerintah daerah dituntut tetap berdiri kokoh.
Di balik rapat yang berlangsung di gedung yang bukan rumah kedewanan mereka, tersimpan pesan kuat bagi masyarakat Kabupaten Solok: bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh mematahkan semangat untuk terus bekerja dan mengabdi.
Kini, di tengah lumpur, puing dan luka akibat galodo, pekerjaan besar menanti. Bukan hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan, kehidupan ekonomi berangsur pulih dan Kabupaten Solok mampu bangkit dari musibah. (Rd)
