7.TOPONE.ID – Di tengah puing-puing bencana yang masih menyisakan luka, semangat pengabdian para wakil rakyat di Kabupaten Solok tak boleh padam. Meski gedung DPRD mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang dan longsor, tugas memperjuangkan kepentingan masyarakat tetap berjalan.
Senin (28/9/2026), suasana haru menyelimuti pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip di Kotobaru. Gedung legislatif yang selama ini menjadi pusat pengambilan keputusan kini tak lagi bisa digunakan. Namun, keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan langkah para wakil rakyat untuk melanjutkan tanggung jawabnya.
Di tengah duka yang masih menyelimuti Kabupaten Solok, rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok atas Ranperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembangunan dan pemulihan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, kabag, kabid, camat, serta undangan lainnya.
Bagi para wakil rakyat, paripurna kali ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan. Lebih dari itu, rapat tersebut menjadi gambaran nyata bahwa roda pemerintahan harus terus bergerak, sekalipun daerah sedang menghadapi masa-masa sulit.
Dalam beberapa hari terakhir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok juga terlihat turun langsung ke lokasi bencana. Bergotong royong bersama masyarakat, menyaksikan kerusakan fasilitas pemerintahan, serta memikirkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pemulihan daerah.
Kini, melalui pembahasan RAPBD 2027, perjuangan itu berlanjut di meja parlemen.
Delapan Fraksi, Satu Semangat: Bangkit Bersama Pascabencana
Satu per satu dari delapan fraksi DPRD Kabupaten Solok menyampaikan pandangan umum. Meski memiliki penekanan dan sudut pandang berbeda, seluruh fraksi menyoroti satu persoalan besar yang sedang dihadapi daerah, yakni bagaimana memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang terdampak bencana.
Fraksi PKS melalui juru bicara Drh. Basrizal menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang terukur, realistis, tepat guna, dan berkeadilan.
Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, pembiayaan, hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi perhatian serius. Dalam kondisi pascabencana, pembangunan infrastruktur, penanganan dan pencegahan bencana, sektor pertanian, pendidikan, pembangunan jembatan, hingga perhatian terhadap nagari yang masih tertinggal harus menjadi prioritas.
PKS juga menyoroti pentingnya pembahasan Ranperda tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Ranperda Wisata Halal. Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS menyatakan setuju agar RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Hafni Hafiz menekankan bahwa APBD 2027 harus hadir sebagai instrumen penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Pelayanan publik, penyaluran bantuan yang transparan dan tepat sasaran, mitigasi bencana, normalisasi, serta edukasi kepada masyarakat menjadi sejumlah hal yang harus diperhatikan.
Gerindra juga menyoroti kerusakan bangunan kantor pemerintahan dan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Pusat agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera direalisasikan.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pemerintah menetapkan skala prioritas yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Semoga kita cepat bangkit,” menjadi pesan penuh harapan yang disampaikan Fraksi Gerindra, sekaligus menegaskan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2027.
Pelayanan Publik dan Ekonomi Masyarakat Jadi Perhatian
Fraksi PPP melalui juru bicara Endang Fitri Ayu Karlina mengingatkan bahwa RAPBD 2027 harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Evaluasi kebijakan PAD, digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak, optimalisasi pengelolaan aset, hingga peningkatan serapan anggaran menjadi perhatian fraksi tersebut.
PPP juga menekankan bahwa belanja daerah yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat perlu dikaji kembali. Proses pembahasan anggaran harus berlangsung secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Senada dengan itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Misardi, S.Sos., mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Solok yang telah menyampaikan Nota Penjelasan tepat waktu.
PAN menilai sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sangat penting, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal serta mempercepat pemulihan pascabencana.
Sektor UMKM, pertanian, pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, dan jaminan sosial harus menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran.
Fraksi PAN juga menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta pengawasan agar setiap program yang dibiayai melalui APBD benar-benar memberikan manfaat.
Dari Penanganan Bencana hingga Pembenahan Pemerintahan
Perhatian terhadap dampak bencana juga menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicara Ismael Koto, SH, Demokrat menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang melanda Kabupaten Solok.
Selain PAD, pembiayaan, belanja, dan serapan anggaran, Demokrat meminta penjelasan mengenai dinamika pendapatan daerah serta capaian RPJMD Kabupaten Solok.
Persoalan tenaga PPPK paruh waktu, sistem manajemen talenta, dan pengisian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong juga menjadi perhatian.
Di sisi lain, perbaikan kantor pemerintahan yang terdampak bencana, kondisi masyarakat korban bencana, penertiban kawasan, dan reboisasi dinilai perlu mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Fraksi Demokrat pun menyatakan persetujuan agar RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Tony Devisa turut menegaskan pentingnya pemulihan pascabencana dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
Sarana dan prasarana, ketersediaan air bersih, serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas.
NasDem juga menyoroti pelaksanaan APBD Perubahan yang perlu segera berjalan dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Mitigasi bencana secara terencana menjadi bagian penting agar daerah lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Olzaheri menyampaikan duka dan keprihatinan atas musibah banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Solok.
Golkar menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran, terutama dalam kondisi daerah yang sedang menghadapi tantangan besar.
PAD, SiLPA, serta penanganan pascabencana menjadi perhatian utama. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan.
Fraksi Golkar juga menyatakan persetujuan agar pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan.
Adapun Fraksi Hanura-PDIP melalui juru bicara Sultan Muhammad Bahri menitikberatkan pentingnya anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM, dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian.
Fraksi ini juga menegaskan bahwa dampak bencana harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. Kualitas pembangunan, profesionalisme pelaksanaan program, akuntabilitas, serta keberlanjutan pelayanan publik harus tetap dijaga.
Ivoni Munir: Jangan Berhenti, Kabupaten Solok Harus Bangkit
Menutup rangkaian pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menegaskan sejumlah langkah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD) yang diharapkan dapat segera direalisasikan pada akhir tahun ini.
Ivoni Munir juga mendorong agar evaluasi APBD Perubahan segera dibahas dan diagendakan oleh Badan Musyawarah. Selain itu, kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana harus terus dipantau dan menjadi perhatian bersama.
Bagi Ivoni Munir, situasi yang sedang dihadapi Kabupaten Solok menuntut kerja sama dan keseriusan semua pihak. Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara legislatif, eksekutif, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh elemen masyarakat.
Di tengah berbagai keterbatasan, keberlanjutan fungsi pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti, sementara proses pemulihan harus terus diperjuangkan melalui kebijakan yang tepat.
Dari Gedung Sederhana, Harapan Besar untuk Kabupaten Solok
Rapat paripurna di Kotobaru hari itu menjadi lebih dari sekadar forum penyampaian pandangan politik. Di balik ruangan sederhana yang digunakan sebagai tempat rapat sementara, tersimpan pesan kuat tentang tanggung jawab, kebersamaan, dan semangat untuk bangkit.
Gedung DPRD yang rusak, fasilitas pemerintahan yang terdampak, serta masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan menjadi pengingat bahwa pekerjaan besar masih menanti.
Namun, delapan fraksi telah menyampaikan pandangan dan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2027. Berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam mengawal kebijakan anggaran agar semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di penghujung rapat, pimpinan dan seluruh fraksi kembali menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang menimpa Kabupaten Solok.
Harapan yang sama mengemuka: masyarakat segera pulih, pembangunan kembali berjalan, dan Kabupaten Solok mampu bangkit dari keterpurukan.
Di tengah gedung yang porak-poranda dan suasana yang masih diliputi kesedihan, para wakil rakyat mengirimkan pesan bahwa pengabdian tidak boleh berhenti hanya karena keadaan sedang sulit.
Dari Kotobaru, semangat itu digaungkan: bersatu padu, bergotong royong, dan bahu-membahu demi kebangkitan Kabupaten Solok. (Rd)
