7.topone.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Ivoni Munir, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN Arosuka, Senin (26/1/2026). Rapat tersebut digelar sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat terkait pelayanan kelistrikan yang dinilai masih bermasalah di sejumlah wilayah Kabupaten Solok.
RDP berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Solok dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD, perwakilan PLN Arosuka, Dinas Perhubungan, Asisten II Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, serta jajaran perangkat daerah terkait. Ketua DPRD Ivoni Munir turut didampingi Senior Eksekutif dan Asisten II Setda Kabupaten Solok.
Rapat diawali dengan perkenalan antar instansi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi oleh para anggota DPRD sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Mayoritas keluhan yang disampaikan berkaitan dengan pemadaman listrik berulang, jaringan listrik kendor yang membahayakan, hingga ketidakstabilan pasokan listrik.
Anggota DPRD Nelson secara khusus menyoroti kondisi kelistrikan di Kecamatan Tigo Lurah yang kerap mengalami pemadaman listrik berulang. Ia juga mengungkapkan banyaknya kabel jaringan listrik yang kendor dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Nelson mendesak PLN untuk menambah jumlah petugas di wilayah tersebut guna mempercepat penanganan gangguan.
Sementara itu, Hafni Hafiz, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, menyampaikan aspirasi masyarakat Lembah Gumanti. Menurutnya, listrik yang tidak stabil di wilayah selatan Kabupaten Solok telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk operasional Pamsimas yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Dalam kesempatan itu, Hafni Hafiz juga menyerahkan langsung surat aspirasi masyarakat kepada pihak PLN.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dalam arahannya menekankan persoalan listrik subsidi dan non-subsidi, serta mempertanyakan kejelasan dan transparansi kontribusi pajak Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang disetorkan ke pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, perwakilan PLN yang terdiri dari Yerry Eko, Ilmi, dan Aldi menjelaskan bahwa sebagian besar persoalan kelistrikan berada di bawah kewenangan PLN UP3 Solok, termasuk Unit PLN Kayu Aro. Untuk wilayah Lembah Gumanti, PLN menyebutkan perlunya penambahan trafo (travo) guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.
PLN juga menegaskan tidak mentolerir praktik percaloan yang mengatasnamakan PLN. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati, karena seluruh layanan resmi, baik pemasangan baru maupun pengadua hanya dilakukan melalui kantor PLN atau aplikasi PLN Mobile.
Terkait bantuan listrik subsidi, PLN menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah, sementara PLN hanya bertugas melakukan survei kelayakan di lapangan. Biaya pemasangan baru dan layanan lainnya, lanjut PLN, telah tercantum secara transparan dalam sistem resmi PLN.
PLN juga mengakui adanya kendala geografis di sejumlah wilayah Kabupaten Solok, seperti medan berbukit dan curam, khususnya di Kecamatan Tigo Lurah. Selain itu, keberadaan pohon produktif yang berdekatan dengan jaringan listrik belum dapat ditertibkan karena belum memperoleh izin dari masyarakat dan pemerintah nagari, sehingga berpotensi mengganggu jaringan.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya penyuluhan dan sosialisasi instalasi listrik yang aman guna mencegah kebakaran akibat korsleting. Selain itu, peran CSR PLN turut dipertanyakan dan diharapkan dapat diarahkan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Rapat dengar pendapat berlangsung dinamis dengan beragam kritik, saran, dan harapan yang disampaikan secara konstruktif. DPRD dan PLN sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi demi perbaikan kualitas pelayanan kelistrikan di Kabupaten Solok. (Rd)
