Oleh: Syafridoerahman
“Negeri ini didominasi oleh patriot yang berani mengorbankan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang bermoral dan taat aturan (hukum) agar tidak terjadi pembangkangan.”
Kalimat tersebut bukanlah bentuk kebencian, bukan pula ancaman yang ditujukan kepada para calon walinagari yang saat ini tengah mengikuti proses demokrasi di nagari masing-masing.
Sebaliknya, ungkapan itu lahir dari kegelisahan atas berbagai fakta, informasi, dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai perilaku sebagian pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di tingkat nagari.
Momentum pemilihan walinagari sejatinya bukan hanya tentang memilih siapa yang akan memimpin selama beberapa tahun ke depan. Lebih dari itu, masyarakat sedang menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, dan masa depan nagari. Karena itu, memilih pemimpin tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan, popularitas, atau janji-janji politik semata.
Di era digital seperti saat ini, masyarakat memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi. Rekam jejak, integritas, hingga komitmen seseorang terhadap kepentingan masyarakat dapat ditelusuri dengan mudah.
Kesempatan ini semestinya dimanfaatkan untuk mengenali calon pemimpin secara lebih objektif, sehingga tidak kembali mengulang kesalahan yang sama dan berakhir dengan penyesalan setelah pemungutan suara.
Status sebagai tokoh organisasi, pemuka agama, pensiunan, maupun latar belakang profesi lainnya memang dapat menjadi nilai tambah. Namun, hal itu bukan jaminan bahwa seseorang memiliki integritas, rasa takut kepada Tuhan, serta komitmen untuk menjalankan amanah dengan jujur dan adil.
Sejarah telah menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan oleh siapa saja ketika moral dan integritas tidak lagi menjadi landasan dalam bertindak.
Oleh sebab itu, masyarakat perlu menjadikan akhlak, kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat sebagai ukuran utama dalam menentukan pilihan.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu berlaku adil, mengayomi seluruh lapisan masyarakat, serta tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pesan yang sama juga patut menjadi pengingat bagi seluruh calon walinagari. Amanah yang diberikan masyarakat harus dijalankan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Setiap langkah pemimpin akan selalu menjadi perhatian masyarakat. Sedikit saja menyimpang dari aturan, kepercayaan publik dapat runtuh dalam sekejap.
Kepemimpinan yang baik bukan hanya diukur dari keberhasilan membangun infrastruktur atau menjalankan program kerja, tetapi juga dari keteladanan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebab, jabatan adalah titipan, sementara nama baik dan integritas akan dikenang jauh setelah masa kepemimpinan berakhir.
Pada akhirnya, demokrasi nagari akan melahirkan pemimpin sesuai dengan pilihan masyarakatnya. Karena itu, gunakan hak pilih dengan bijaksana. Pilihlah sosok yang memiliki moral, takut kepada Allah SWT, menjunjung tinggi hukum, serta benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
Jangan biarkan amanah yang begitu besar dikotori oleh nafsu, ambisi, dan keserakahan, karena keteladanan seorang pemimpin adalah warisan paling berharga bagi masa depan nagari. ***
