7.topone.id – Memasuki pekan kedua bulan suci ramadhan 1447 H, produktivitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok tetap berjalan optimal.
Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S. Farm, Apt, sejumlah agenda strategis digelar sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Pada Kamis (26/2/2026), DPRD Kabupaten Solok menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
RDP tersebut menyoroti persoalan tanah di kawasan Alahan Panjang Resort yang belakangan menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.
Dalam forum yang berlangsung dinamis itu, sejumlah anggota DPRD menyampaikan pertanyaan, kritik, serta saran konstruktif kepada pemerintah daerah. Mereka juga menyatakan dukungan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Hampir seluruh anggota DPRD yang hadir sepakat bahwa persoalan ini harus dibuka secara transparan hingga benar-benar berstatus “clean and clear”. Kepastian hukum dinilai menjadi kunci agar tidak ada lagi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Didampingi Wakil Ketua Mukhlis, Ivoni Munir menegaskan pentingnya langkah konkret dari DPRKPP, Dinas Pariwisata, serta bagian pemerintahan terkait untuk memastikan kejelasan status aset. Ia menekankan bahwa harus ada batas yang tegas antara aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan hak masyarakat.
“Yang utama adalah kepastian hukum. Harus jelas mana aset pemerintah daerah dan mana yang menjadi hak masyarakat,” tegas Ivoni Munir.
Menindaklanjuti hasil RDP, BPN, DPRKPP, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat setempat dan para ahli hukum. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menjaga kondusivitas daerah.
Masih pada hari yang sama, sore harinya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok melanjutkan agenda dengan Rapat Kerja bersama Dinas Sosial dan Bapelitbang terkait Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I dan Asisten II selaku unsur senior eksekutif, OPD terkait, serta Sekretaris DPRD.
Fokus pembahasan diarahkan pada validitas dan sinkronisasi data sosial ekonomi sebagai dasar perumusan kebijakan dan penyaluran program bantuan yang tepat sasaran.
Produktivitas DPRD berlanjut pada Jumat (27/2/2026), ketika Ivoni Munir kembali memimpin Rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Rapat tersebut membahas penyusunan dan penyesuaian jadwal kegiatan DPRD serta agenda kerja bersama pemerintah daerah dalam waktu mendatang.
Rangkaian rapat yang digelar di tengah suasana ramadhan ini menjadi bukti komitmen DPRD Kabupaten Solok dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara konsisten.
Di tengah ibadah puasa, semangat kerja tetap terjaga demi memastikan setiap kebijakan dan program daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Solok. (Rd)
