7.topone.id – Suasana hangat mewarnai kunjungan jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Solok ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (30/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, para guru secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan dan harapan mereka kepada pimpinan dewan, mulai dari isu kesejahteraan hingga pembangunan gedung sekretariat PGRI yang representatif.
Rombongan PGRI dipimpin Ketua PGRI Kabupaten Solok, Yongkerman, S.Pd, didampingi Sekretaris Nofri Anten, S.Pd, dan sejumlah pengurus lainnya. Mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani.
Dalam pemaparannya, Yongkerman menyoroti dampak diterbitkannya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025, yang membatasi alokasi dana BOS untuk operasional non-personalia hanya sebesar 20 persen. Hal ini, kata dia, cukup membebani sekolah, terutama dalam memenuhi kebutuhan penunjang pembelajaran di luar gaji guru.
Namun lebih dari itu, Yongkerman mengangkat persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, yaitu kesejahteraan guru honorer. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih banyak guru honorer yang menerima honor jauh di bawah standar layak.
“Kalau guru sejahtera, maka mutu pendidikan akan ikut meningkat. Meski hidup pas-pasan, semangat guru untuk mendidik anak-anak tetap tinggi,” ujarnya.
Yongkerman juga menyinggung potensi pemanfaatan program zakat melalui Baznas Kabupaten Solok, yang telah mengumpulkan dana sekitar Rp400 juta. Dana ini dinilai bisa membantu meringankan beban para guru jika dikelola dan disalurkan secara tepat.
Tak hanya itu, sejumlah usulan strategis turut disampaikan dalam pertemuan ini. Di antaranya, pembangunan gedung sekretariat PGRI yang layak, perlindungan hukum bagi guru, tambahan anggaran BOSDA, program percontohan pembelajaran bahasa Inggris (Piloting), serta dukungan hibah untuk peringatan Hari Guru Nasional (HGN).
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ivoni Munir menyampaikan apresiasinya terhadap peran dan dedikasi para guru. Ivoni Munir menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung setiap upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk usulan dari PGRI.
“Soal gedung PGRI, silakan ajukan permohonan secara resmi. Tanah HGU yang telah dihibahkan ke pemerintah daerah bisa dimanfaatkan, tentu dengan prosedur yang berlaku,” ujar Ivoni.
Ia juga menjelaskan bahwa proses penganggaran daerah dimulai dari perencanaan pemerintah, dan akan dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan para pemangku kepentingan pendidikan sangat penting untuk kemajuan daerah.
“Saya pribadi sangat peduli dengan dunia pendidikan, karena berasal dari keluarga guru. Bahkan paman saya adalah tokoh pendidikan di Kabupaten Solok,” ungkap Ivoni Munir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Armen Plani turut menyampaikan apresiasi atas terpilihnya pengurus baru PGRI Kabupaten Solok. Meski harus meninggalkan forum lebih awal karena agenda lain, Armen menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi seluruh aspirasi PGRI sebagaimana arahan Ketua DPRD.
Pertemuan yang berlangsung dialogis dan penuh keakraban ini diakhiri dengan semangat bersama untuk terus memperjuangkan kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru di Kabupaten Solok. (Rd)
