7.topone.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok kembali menegaskan komitmennya dalam memajukan dunia pendidikan. Sabtu (12/04/2025), Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI turun langsung meninjau lahan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak.
Didampingi jajaran kepala dinas, mulai dari Kepala Dinas Sosial Muliadi Marcos, Kepala DPRKPP Retni Humaira, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, Sekretaris Bapelitbang Nafri, hingga perwakilan OPD lainnya, Wabup Candra meninjau langsung area seluas 6 hektar yang kini dikelola sebagai pusat pembibitan oleh Dinas Pertanian.
Lahan tersebut akan disulap menjadi kawasan pendidikan terpadu sebagai bagian dari strategi Pemkab Solok dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi,” ujar Wabup Candra dalam keterangannya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, Wabup Candra juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, salah satunya ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.000 siswa nantinya.
Pihak PDAM Kabupaten Solok yang turut hadir dalam peninjauan menyatakan kesiapannya mengoptimalkan pasokan air, baik melalui pengeboran sumur maupun pengaliran dari sumber lain, agar kebutuhan di kawasan sekolah terpenuhi.
Selain persoalan air, akses jalan menuju lokasi juga menjadi perhatian serius. Wabup Candra meminta OPD terkait untuk segera mempersiapkan proses pelebaran jalan agar mempermudah mobilitas di kawasan sekolah, baik saat proses pembangunan maupun saat operasional nanti.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari upaya kita mencetak generasi unggul. Jika ada kendala di lapangan, segera laporkan, jangan tunggu lama. Kita harus kerja ekstra keras dan ekstra cepat,” tegas Wabup Candra.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Aripan menjadi langkah konkret Pemkab Solok di bawah kepemimpinan JFP – Candra dalam menjawab tantangan pendidikan di daerah, sekaligus membuka jalan bagi masa depan generasi muda Solok yang lebih cerah.
Kabupaten Solok Siap Wujudkan Sekolah Rakyat, Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Komitmen Pemkab Solok dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditunjukkan secara nyata. Dalam sebuah langkah besar, Pemkab Solok resmi menjadi salah satu dari enam daerah pertama di Indonesia yang telah melengkapi data tahap awal Program Sekolah Rakyat, sebuah program prioritas Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini diluncurkan sebagai solusi terhadap permasalahan anak putus sekolah dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah daerah. Kabupaten Solok pun menjawab tantangan ini dengan serius dan penuh kesiapan.
Kegiatan koordinasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok, bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan pejabat lintas instansi. Hadir dalam kegiatan ini SUPD BANGDA Kemendagri H. TB Cahaerul, perwakilan Biro Hukum Kemensos, serta jajaran Pemkab Solok, termasuk Sekda Medison, Kadis Kominfo Teta Midra, Kadis Dprkpp Retny Humaira, Kadis Sosial Mulyadi Marcos, dan lainnya.
Dalam arahannya, H. TB Cahaerul menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru, Juli 2025, dan akan sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Tahap pertama akan melibatkan 53 titik lokasi, dan Kabupaten Solok termasuk salah satunya.
“Program ini adalah langkah strategis menyongsong Indonesia Emas 2045. Kabupaten Solok menjadi satu dari lima kabupaten/kota dan satu provinsi yang sudah menyatakan kesiapannya,” ujar Cahaerul.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan aset dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk lahan dan bangunan yang akan digunakan melalui mekanisme pinjam pakai. Seluruh pelaksanaan akan dilandasi oleh dokumen hukum yang kuat antara Kemensos dan Pemda.
Kabupaten Solok Tunjukkan Keseriusan
Sekda Kabupaten Solok, Medison, menyampaikan bahwa daerahnya telah menyediakan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi yang akan digunakan adalah bekas gedung Balai Latihan Kerja (BLK), yang terdiri dari 2 hektar lahan milik Pemkab dan 1 hektar milik Pemprov Sumbar.
“Kami siap mendukung sepenuhnya. Namun, kami juga mohon perhatian untuk rehabilitasi gedung dan pembiayaan sarana prasarana darurat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai,” ungkap Medison.
Pemkab Solok mengajukan estimasi anggaran sekitar Rp6 miliar untuk mendukung kebutuhan asrama, ruang kelas, hingga ruang makan. (Rd)
