7.topone.id – Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Solok dinilai publik sangat tidak profesional sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituntut untuk bersikap netral dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pasalnya, Kominfo Kabupaten Solok yang dinahkodai oleh Teta Midra S.STP, M.Si itu kerap mengeluarkan rilis yang menggiring opini terkait pergerakan politik, akan majunya Epyardi Asda ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat (Sumbar), yang sekarang menjabat sebagai Bupati Solok.
Diketahui, mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana Epyardi Asda yang sekarang menjabat sebagai Bupati Solok telah menginformasikan kepada publik terkait dirinya maju (Otewee) atau ikut serta di Pilgub Sumbar.
Salah satu pengamat politik di Kabupaten Solok, Sabtu (04/05/2024), yang belum mau dituliskan namanya dalam pemberitaan ini, kepada media ini menyebutkan bahwa dirinya mengapresiasi pergerakan politik yang dilakukan oleh Epyardi Asda yang sekarang adalah Bupati Solok.
“Namun, terkait dugaan Kominfo Kabupaten Solok ini yang terlibat dalam politik praktis apakah atas perintah bupatinya, atau ABS saja (Asal Bapak Senang). Sepertinya institusi Kominfo sudah berganti sebagai wadah untuk kampanye, bukan lagi menginformasikan kegiatan dan program pemerintah,” katanya.
Dikatakannya, seharusnya pegawai ASN harus bersikap netral dalam setiap Pemilu, seperti dijelaskan dengan terang dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”.
“Tapi kenyataannya di Kabupaten Solok ini ASN pun seperti tak takut lagi pada hukum, bahkan masa depannya dan keluarga pun bisa terancam jika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengetahui bahwa mereka terlibat dalam politik praktis tersebut,” sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, ini juga bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Solok Epyardi Asda saat baru-baru menjabat, bahwa dirinya akan menempatkan PNS/ASN sesuai kompetensinya dan saya yakin di Kominfo ini tak satupun berkompeten terkait komunikasi dan informatika.
“Banyak pimpinan yang ikut serta pada Pemilu, namun harus dipisahkan mana yang pergerakan politik pimpinan secara pribadi, mana yang kinerja pimpinan sebagai pimpinan di pemerintahan. Rilisnya harus dibedakan, sehingga profesional dan integritas ASN bisa terjaga,” paparnya.
Disebutkannya, atau Kominfo Kabupaten Solok ini sudah pantas disebut Tukang Cebok”, seperti disampaikan dalam grup Facebook dan WhatsApp seputaran Kabupaten Solok tersebut. (Rd)
