Oleh: Syafridoerahman
7.topone.id – Di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi digital, sebuah tindakan sederhana namun penuh makna justru bisa berubah menjadi polemik. Apa yang dilakukan oleh semestinya menjadi teladan, bukan bahan kontroversi.
Bupati Solok, Dr. HC. Jon Firman Pandu, SH, memilih untuk menghibahkan gajinya selama masa jabatan kepada Masjid Al Munawarah Talang, Kecamatan Gunung Talang. Jika dihitung, dengan gaji sekitar Rp5 juta per bulan, total yang disalurkan hingga akhir masa jabatan mencapai lebih dari Rp240 juta. Sebuah angka yang tidak kecil, terlebih jika dilihat dari niat dan konsistensinya.
Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Masjid Al Munawarah bukan sekadar tempat ibadah biasa. Ia merupakan Masjid Agung pertama Kabupaten Solok yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan diresmikan pada tahun 1983 oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu Bapak Azwar Anas. Dengan status historis dan simbolis tersebut, wajar jika perhatian khusus diberikan oleh kepala daerah.
Namun, di tengah niat baik tersebut, muncul suara-suara sumbang. Ada yang mempersoalkan, ada pula yang mencoba mengaitkan dengan kepentingan politik. Bahkan, isu kecemburuan sosial antar pengurus masjid pun ikut mencuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam ruang publik, tidak semua kebaikan diterima dengan sudut pandang yang jernih.
Padahal, jika dilihat secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok melalui berbagai program seperti Tim Safari Ramadan (TSR) setiap tahunnya telah menyalurkan bantuan ke banyak masjid di berbagai wilayah. Artinya, perhatian terhadap rumah ibadah tidak hanya terpusat di satu titik.
Di sinilah pentingnya kedewasaan masyarakat dalam menyikapi informasi. Era digital menuntut setiap individu untuk lebih selektif, tidak mudah terprovokasi, dan mampu membedakan antara fakta, opini, serta narasi yang sarat kepentingan.
Apa yang dilakukan oleh seorang kepala daerah dengan menyisihkan penghasilannya untuk kepentingan umat sejatinya adalah bentuk pengabdian yang patut diapresiasi. Terlepas dari latar belakang politik, tindakan tersebut mengandung nilai moral dan sosial yang tinggi.
Sudah seharusnya kebaikan tidak dipelintir menjadi isu negatif. Sebab jika setiap niat baik selalu dicurigai dan dipolitisasi, maka bukan tidak mungkin ke depan akan semakin sedikit orang yang berani berbuat tulus di ruang publik.
Pada akhirnya, masyarakatlah yang menjadi penilai utama. Dan masyarakat yang cerdas tidak akan mudah digiring oleh isu, melainkan akan melihat substansi bahwa membantu rumah ibadah adalah perbuatan mulia, siapa pun yang melakukannya. ***
