7.topone.id – Disaat tingginya dinamika politik di Kabupaten Solok, serta kerap terjadinya intimidasi dan intervensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), aparatur nagari, tokoh adat serta masyarakat penerima manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan (APBN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pemkab Solok kembali menggelar kegiatan Penambahan Kapasitas Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kabupaten Solok, yang akan dilaksanakan di ZHM Premier Hotel Padang 13 sampai 15 November 2024, dimana kegiatan Penambahan Kapasitas Ketua KAN se-Kabupaten Solok tersebut dinilai masyarakat, sarat dengan kepentingan politik.
Kekhawatiran masyarakat semakin kuat dimana dalam undangan dengan Nomor: 411.32/677/DPMN-2024, tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani Plh Sekda Syahrial, yang dilayangkan ke Camat se-Kabupaten Solok tersebut, dimana dalam agenda hari ketiga (Jumat 15 November 2024), yang menjadi narasumbernya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Romi Hendrawan, S.Sos, M.Si dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si.
Selain itu, berdasarkan undangan untuk kegiatan Penambahan Kapasitas Ketua KAN se-Kabupaten Solok itu, dari 74 nagari yang diundang hanya 67 Ketua KAN, sedangkan 7 Ketua KAN lainnya tak masuk kedalam daftar undangan.
Dikutip dari Arosuka.com, Ketua KAN Kuncia, Drs, Bustamar, MM Datuak Pangulu Sati, mengungkapkan bahwa dirinya tak ada dalam datar undangan tersebut. Menurutnya, Pemkab Solok telah berhasil mengotak atik organisasi KAN.
“Yang semula Forum Ketua KAN Kabupaten Solok (FK3S), sekarang dibuat tandingan dengan membentuk FORKAN Kabupaten Solok yang juga difasilitasi pemerintah. Ini semakin tak benar yang dilakukan oleh Pemkab Solok,” sebut Bustamar, yang juga pensiunan Asisten I Pemkab Solok.
Diungkapkannya, sebanyak 7 nagari yang tak ada dalam undangan tersebut adalah Nagari Kuncir, Koto Gadang Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Koto Gaek Guguak, Sungai Janiah, Paninjauan dan Sumani. Ia juga menilai pemerintah telah melakukan diskriminatif terhadap nagari yang tak diundang.
“Dari awal sejumlah pejabat eselon juga telah di curigai terhadap keberpihakannya dalam politik. jangan hancurkan daerah kita ini hanya dengan kepentingan kelompok dan golongan,” himbaunya.
Dikatakannya, jika ada undangan susulan dirinya juga tidak akan menghadirinya. Sebab acara itu lebih mengarah untuk kepentingan politik tertentu. Menurutnya, acara itu sejatinya diundur usai Pemilihan Umum (Pemilu).
Terkait hal tersebut, 7.topone.id mencoba mengkonfirmasi ke Kepala DPMN Kabupaten Solok, Romi Hendrawan dan Plh Sekda Kabupaten Solok Syahrial melalui handphone pribadinya, Selasa (12/11/2024), namun keduanya sebagai pihak yang berwenang tidak menjawab saat dihubungi sampai berita ini ditayangkan.
Sebelumnya, Kabupaten Solok memang rawan kalau dikaitkan dengan netralitas birokrasi dan ASN. Hal ini terlihat dalam Pemilu Legislatif (Pileg) pada Februari 2024 lalu, dimana ada walinagari yang akhirnya dipidana karena terbukti memasang baliho Calon Anggota DPR RI Athari Ghauti Ardi yang merupakan anak Bupati Solok Epyardi Asda.
Dan pada Pilkada 2019 yang dimenangkan Epyardi Asda, beberapa ASN juga mendapatkan sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena terlibat dalam dukung mendukung pasangan calon. Dan bukan tidak mungkin hal yang sama akan terulang lagi pada Pilkada Tahun 2024 ini. (Rd)
