Oleh: Syafridoerahman
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Solok, Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SHI, hadir ke tengah masyarakat dengan semangat dan tagline “Solok Sejuk dan Damai”. Tagline ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan dari harapan besar masyarakat Kabupaten Solok terhadap hadirnya kepemimpinan yang harmonis, bersinergi, dan fokus pada pembangunan daerah.
Namun, dalam dinamika pemerintahan yang sedang berjalan, geliat opini-opini liar mulai mencuat ke permukaan. Narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu mencoba menggiring persepsi bahwa hubungan antara Bupati dan Wabup mulai retak, bahkan terancam pecah.
Pola-pola adu domba semacam ini bukan hal baru dalam panggung politik, namun tetap menjadi ancaman serius jika tidak segera dipangkas dari akarnya.
Isu-isu yang dilemparkan ke Media Sosial (Medsos) seolah mengarahkan bahwa Bupati Jon Firman Pandu dan Wabup Candra saling sikut dan berebut panggung. Padahal faktanya, hingga saat ini komunikasi dan koordinasi antara keduanya masih terjalin erat.
Setiap langkah Wabup Candra dalam menyikapi persoalan daerah, termasuk fokus terhadap isu RSUD Arosuka dan kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes), dilakukan atas dasar arahan dan persetujuan dari Bupati. Ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada ruang untuk ego sektoral di antara keduanya.
Ironisnya, upaya memecah belah ini justru diduga dimainkan oleh sebagian oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) bermental penjilat dan segelintir pejabat yang merasa tidak nyaman dengan pola kepemimpinan tegas dan terbuka dari Pandu-Candra.
Mereka seolah tak rela melihat program-program kerja yang mulai berjalan dengan baik. Belum lagi pihak luar yang bersembunyi di balik akun-akun anonim di media sosial, terus menggiring narasi negatif demi menciptakan kegaduhan.
Sebagai masyarakat yang telah memberi amanah kepada pasangan ini, menjadi penting bagi kita semua untuk tidak lengah. Jangan biarkan para penghasut menciptakan ruang fitnah dan kebencian yang bisa merusak tatanan pemerintahan.
Jangan diam jika melihat upaya provokasi yang bisa melukai nama baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemimpin yang telah dipilih bersama.
Evaluasi harus datang bukan hanya dari dalam pemerintahan, namun juga dari para relawan, simpatisan, dan masyarakat luas. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan adalah fondasi utama terciptanya pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
Sebaliknya, diamnya masyarakat bisa menjadi celah besar bagi para pengadu domba untuk mengobrak-abrik keharmonisan yang telah dibangun.
Seperti kata pepatah, “Lebih baik mencegah daripada mengobati.” Maka, sebelum hubungan harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati ternodai oleh ulah segelintir provokator, mari bersama-sama menjaga marwah kepemimpinan Solok yang sejuk dan damai.
Sampaikan kritik yang membangun, awasi kebijakan dengan bijak, dan jaga sinergi agar Kabupaten Solok benar-benar menjadi daerah yang damai, maju, dan berpihak kepada rakyat.
