KABUPATEN SOLOK – Imbas dari indikasi intervensi dan intimidasi yang di lakukan oleh Bupati Solok, Epyardi Asda terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat nagari dan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok untuk menentukan hak pilihannya ke salah satu partai, yakni dengan mengarahkan mereka untuk memilih Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN), baik Caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Provinsi dan DPR RI yang ikut sebagai peserta Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Akibatnya, sebanyak 14 partai yang ikut kontestasi sebagai peserta Pemilu 2024, mengambil sikap dengan membentuk Koalisi Partai-partai Politik Pro Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Solok. Ke 14 partai tersebut terdiri dari, Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, Partai PDI Perjuangan, Hanura, PBB, PKB, PSI, Gelora, Garuda dan Partai Umat. Sementara PAN tidak ikut dalam koalisi tersebut.
Gabungan 14 Koalisi Partai tersebut yang diketuai oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Solok H. Ismail Koto, SH. Sedangkan Sekretaris Koalisi Partai dijabat oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Solok Aji Zamroni, SH.
Dengan terbentuknya, Koalisi Partai-partai Politik Pro Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Solok tersebut, Selasa (19/12/2023), Ketua Koalisi Ismail Koto dikediamannya di Nagari Saniangbaka kepada awak media membenarkan bahwasanya Koalisi Partai sebanyak 14 partai yang pro demokrasi dan keadilan memang telah terbentuk di daerah Kabupaten Solok.
“Koalisi ini terbentuk berdasarkan banyaknya laporan-laporan dari ASN, perangkat nagari dan masyarakat atas tindakan dari oknum-oknum para Caleg dari PAN Kabupaten Solok, dan dari Bupati Solok sendiri dalam hal menentukan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang, dengan melakukan dugaan intervensi dan intimidasi supaya para ASN, perangkat nagari dan masyarakat penerima manfaat APBD untuk memilih Caleg-caleg dari PAN itu sendiri,” jelas Ismail Koto.
Lebih lanjut Ismail Koto menjelaskan, bahwa sekaitan dengan bukti-bukti terjadinya intimidasi dan intervensi tersebut, ada pada kami dan Koalisi Partai ini terbentuk karena berdasarkan bukti-bukti tersebut.
“Untuk itu, kami berharap kepada Bupati Solok Epyardi Asda agar berlaku adil dan bijak dalam menyongsong Pemilu 2024 ini. Jangan ciderai demokrasi kita dengan cara-cara yang tidak baik dan melanggar Undang-undang (UU) Pemilu, supaya terciptanya Pemilu yang Jujur, Adil (Jurdil) dan berintegritas,” harapnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok itu juga menyampaikan melalui media ini, saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Bupati Solok Epyardi Asda, tetapi yang tidak saya setujui bersama Koalisi Partai-partai Politik Pro Demokrasi dan Keadilan, adalah selama proses Pemilu 2024 ini yang sarat dengan kepentingan politik pribadi dari seorang Epiyardi Asda.
“Memanfaatkan jabatan sebagai kepala daerah untuk memenangkan partai yang dipimpinnya, yakni PAN di Kabupaten Solok dengan cara-cara yang tidak baik. Melakukan intervensi dan intimidasi mulai dari ASN, perangkat nagari dan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat APBD Kabupaten Solok,” ungkapnya.
Senada, sebelumnya Sekretaris Koalisi Partai-partai Pro Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Solok, Aji Zamroni mengatakan bahwa sikap yang kami ambil sudah dituangkan dalam bentuk surat, dan telah ditandatangani bersama ketua-ketua partai yang tergabung dalam koalisi.
“Pernyataan sikap tersebut akan ditindaklanjuti, dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten, Provinsi dan Bawaslu Pusat serta diteruskan juga ke Institusi Polri dan ke Pengurus-pengurus Partai di Pusat. Bahkan, akan kami teruskan ke Kemendagri dan Presiden RI Joko Widodo,” jelasnya.
Aji Zamroni berharap kepada Bupati Solok Epyardi Asda, bersama Caleg-caleg yang ikut maju di Pemilu 2024 dari PAN, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar UU Pemilu, seperti melakukan intervensi dan intimidasi kepada seluruh elemen masyarakat, agar Pemilu Tahun 2024 ini berjalan aman, lancar, Jurdil dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan prinsip Pemilu . (Rd)
