KABUPATEN SOLOK – Ratusan masyarakat Kabupaten Solok, Kamis (28/12/2023), kembali menggelar aksi demo ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok. Aksi demo tersebut adalah aksi yang keempat dilakukan oleh masyarakat akibat kebijakan Bupati Solok Epiyardi Asda yang dinilai arogan, dan merugikan masyarakat.
Ratusan Aksi demo tersebut disambut baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz, Ketua Fraksi Demokrat Efdizal, Ketua Fraksi PPP DR. Dendi, S.Ag, MA dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Fajar Ramli.
Aksi demo yang tergabung dari berbagai nagari itu menuntut DPRD Kabupaten Solok agar menggunakan hak-hak DPRD untuk memakzulkan Bupati Solok, Epiyardi Asda karena dinilai tidak pantas memimpin Kabupaten Solok tersebut yang kerap mengambil kebijakan selayaknya bak pemimpin perusahaan.
Selain itu, DPRD Kabupaten Solok juga didesak aksi demo untuk meminta Bupati Solok, Epiyardi Asda agar mengembalikan jabatan Walinagari Gantung Ciri Hendri Yudha yang dinilai diberhentikan sangat cacat prosedur, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Perkataan-perkataan Epyardi Asda yang tidak senonoh layaknya pemimpin yang patut menjadi panutan, juga menjadi alasan aksi demo mendesak pimpinan dan para anggota parlemen untuk menggunakan hak DPRD untuk memakzulkan Bupati Solok, Epiyardi Asda.
Aksi demo itu juga mengungkapkan ke DPRD bahwa untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompoknya di Alahan Panjang dan Simpang Tanjuang Nan Ampek, Epyardi Asda juga mengadu domba masyarakat dan merusak tatanan adat setempat.
Dalam aksi demo tersebut, para aksi juga menyampaikan ke DPRD Kabupaten Solok bahwa limbah Cambai Hill, tempat wisata milik Bupati Solok Epiyardi Asda telah merusak perkebunan masyarakat setempat.
Selama kepemimpinan Epiyardi Asda, menurut aksi demo, Kabupaten Solok tidak lagi seharmonis semasa bupati sebelumnya. Intervensi dan intimidasi Bupati Solok kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat nagari, Tenaga Harian Lepas (THL), tokoh masyarakat, masyarakat penerima manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi alasan kuat juga untuk memberhentikan Epyardi Asda sebagai Bupati Solok.
Menurut aksi demo, masyarakat Kabupaten Solok telah terpecah belah. Kenyamanan masyarakat Kabupaten Solok dalam beraktivitas tidak lagi dirasakan akibat tekanan-tekanan untuk mematuhi kemauan Bupati Solok dan kelompoknya.
Dari pantauan media ini, pada hari yang sama, seratusan masyarakat yang menamakan dirinya Solidaritas Lintas Nagari (Solina) di bawah Koordinator Umum (Kordum) Arisvan Bachtiar juga melakukan aksi demo di depan gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok.
Solina tersebut juga mendemo DPRD karena ada oknum anggota DPRD dinilai tidak bekerja dan telah melakukan “Mark up” keuangan negara. (Rd)
