7.topone.id – Wakil Bupati (Wabup) Solok Jon Firman Pandu, SH menerima kunjungan Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Ruang Kerja Wabup Solok, Kamis (09/01/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas koordinasi dan sinergi dalam upaya meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masyarakat Kabupaten Solok.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten I Drs. Syahrial, MM, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Inda Deryannde Hasman, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok Neri Eka Putri, Kepala Kantor Kabupaten Solok Ratna Sarry Wibowo, Kepala Bagian Kepesertaan Evan Jasman, serta jajaran Kepala OPD dan anggota komite BPJS Kesehatan.
Dalam sambutannya, Wabup Solok menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasinya kepada rombongan BPJS Kesehatan. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk mempercepat capaian Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun 2025.
“Persoalan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Solok ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan. Terlebih, dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami membutuhkan saran dan langkah strategis dari BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap optimal,” ujar Jon Firman Pandu.
Wabup Solok menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan atas arahan, dan rekomendasi yang diberikan. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi awal dari langkah konkret dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Solok.
“Semoga sinergi ini dapat terus terjalin demi tercapainya kesehatan yang merata, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Solok,” tutupnya.
Sementara itu, Inda Deryannde Hasman selaku Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, menyampaikan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kepesertaan JKN-KIS. Ia juga memberikan gambaran terkini terkait capaian kepesertaan, dan rekomendasi langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan oleh Pemkab Solok.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Neri Eka Putri turut memaparkan kondisi kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Solok. Ia menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan siap mendukung Pemda dengan berbagai program yang dapat mempercepat capaian UHC, termasuk solusi dalam menghadapi keterbatasan anggaran daerah.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi bersama demi tercapainya UHC di Kabupaten Solok pada tahun 2025. (Rd)
