Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok, DR Dendi, S.Ag, MA
KABUPATEN SOLOK – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menyorot tidak adanya kerjasama, dan koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).
Menurutnya, kerjasama dan koordinasi tersebut tidak terjadi karena sikap antipati dan arogansi Bupati Solok Epiyardi Asda pada Pemprov Sumbar dalam keseharian. Hal ini dibuktikan dengan tidak hadirnya Pemda Kabupaten Solok di acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan oleh Pemprov Sumbar.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok DR Dendi, S.Ag, MA dalam Sidang Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Solok Tahun 2022, di Gedung dewan setempat, Rabu (07/06/2023).
Lebih lanjut Dendi menyampaikan, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah diharapkan kepala daerah menjalin kerjasama dengan pemerintahan yang lebih tinggi, seperti Pemprov dan pusat. Dimana anggaran provinsi dan pusat selalu tersedia diberbagai bidang untuk menggenjot kesejahteraan daerah.
“Yang dibutuhkan adalah kerjasama dan koordinasi yang baik antara daerah dengan provinsi, begitu juga dengan pusat karena daerah tidak mungkin melakukan pembangunan sendiri, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran,” papar dewan yang terbilang kritis itu.
Namun yang terjadi adalah, imbuhnya, bahwa kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah Pemda Kabupaten (Solok) dengan Pemprov tidaklah berjalan sesuai semestinya. Ada sikap antipati dan arogansi Bupati Solok Epiyardi Asda pada Pemprov Sumbar dalam keseharian.
“Hal ini dibuktikan dengan tidak hadirnya Pemda Kabupaten Solok di acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan oleh Pemprov Sumbar,” ungkapnya.
Bahkan Bupati Solok Epiyardi Asda, lanjutnya, terang-terangan melarang setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mau menghadiri Rakor di provinsi tersebut. Sikap arogansi itu terus dipertontonkan oleh Bupati Solok sehingga kue pembangunan dari provinsi sulit untuk didapatkan, dan tentunya yang dirugikan atas hal ini adalah masyarakat Kabupaten Solok sendiri.
“Seharusnya, masyarakat Kabupaten Solok bisa menikmati kue pembangunan dari provinsi tersebut, tetapi harus rela menerima kenyataan pahit dan ‘Hanyo mangango’ tidak dapat jatah pembangunan fisik maupun non fisik,” ungkapnya lagi.
Disampaikannya, kami (Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok) meminta Bupati Solok Epiyardi Asda untuk membuka komunikasi dengan Pemprov Sumbar, supaya tujuan pembangunan dapat terwujud sebagaimana mestinya. (Rd)
