Menu

Mode Gelap
How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips 20 Questions You Should Always Ask About Playstation Before Buying It The Most Influential People in the Green House Industry and Their Celebrity Dopplegangers Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

News · 14 Dec 2023 WIB ·

Kontroversi Kebijakan Bupati Solok, Mengurai Keresahan Pemberhentian Walinagari dan Tantangan Menuju Keadilan


 Kontroversi Kebijakan Bupati Solok, Mengurai Keresahan Pemberhentian Walinagari dan Tantangan Menuju Keadilan Perbesar

Oleh: Syafridoerahman

Kabupaten Solok tengah menjadi buah bibir, kebijakan Bupati Epiyardi Asda telah menjadi pusat perhatian dan perbincangan hangat di berbagai lapisan masyarakat Solok Raya, bahkan di tingkat Sumatera Barat.

Ada keresahan yang meluas terkait dengan pemberhentian walinagari oleh Bupati Solok Epiyardi Asda, dan pendahulunya seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah.

Pemberhentian walinagari oleh Bupati Epiyardi Asda tampaknya mendapatkan dukungan dari lingkaran terdekat, yang lebih cenderung memiliki kepentingan pribadi dan berusaha memenuhi keinginan bupati.

Pencermatan terhadap pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Surat Keputusan pemberhentian walinagari yang diterbitkan oleh Bupati Solok cenderung tidak tahan uji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menandakan kesalahan keputusan yang akhirnya kalah dalam persidangan.

Dampak dari pemberhentian walinagari tidak hanya dirasakan oleh individu yang dipecat, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.

Selain kerugian finansial dan kehilangan hak politik serta manajerial yang dijamin oleh konstitusi, aspirasi masyarakat setempat juga menjadi korban.

Walinagari dipilih secara langsung oleh masyarakat dan menanggung tanggung jawab APBD yang signifikan, serta memiliki target pembangunan yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, tindakan pemberhentian tanpa alasan yang jelas dan melanggar UU tentang Desa (Nagari) menuai protes dan kecaman dari masyarakat Kabupaten Solok.

Keresahan ini mencuat dalam bentuk demonstrasi oleh masyarakat yang merasa bahwa pemberhentian walinagari tidak sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Berbagai informasi yang beredar di kalangan ASN Pemda Kabupaten Solok juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diterima oleh Bupati Solok Epiyardi Asda dan realitas di lapangan.

Sikap Bupati Solok yang tampaknya tidak menindak tegas perilaku yang bertentangan dengan keinginannya dimanfaatkan oleh oknum-oknum di Pemda, bahkan melibatkan lembaga di luar Pemda.

Dalam konteks ini, Pemda Kabupaten Solok seharusnya lebih fokus pada program kerja dan upaya mencapai target visi misi kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan ini dengan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan hukum, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan. ***

Artikel ini telah dibaca 366 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Terjawab Sudah, Gerindra Dukung Ramadhani Kirana Putra dan Suriadi Nurdal

16 July 2024 - 14:47 WIB

Terendah se-Sumbar, 87.750 Warga Kabupaten Solok Tak Miliki Jaminan Kesehatan

16 July 2024 - 09:46 WIB

Rekom Gerindra untuk Pilkada Sumbar 2024 Terbit, Siapa yang Berbohong

12 July 2024 - 20:42 WIB

Tak Ada Baliho Wakil Bupati Solok, Masyarakat Menilai Tanda Gambar Emiko Dipersiapkan untuk Pilkada 2024

10 July 2024 - 23:51 WIB

KPU Kabupaten Solok Gelar Rakor Jelang PSU Anggota DPD Provinsi Sumbar

6 July 2024 - 19:57 WIB

UHC Terendah, Gubernur Sumbar Harapkan Kabupaten Solok Bersinergi dengan Pemprov

5 July 2024 - 22:30 WIB

Trending di News