7.topone.id – Seperti biasa, setiap bulan ramadhan Tim Safari Ramadhan (TSR) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengunjungi beberapa mesjid-mesjid yang ada di 19 kabupaten/kota di Sumbar, sekaligus pada kesempatan tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah juga menyempatkan diri “Sahur Bareng” di rumah masyarakat.
Kali ini, Senin (25/03/2024), TSR Provinsi Sumbar berkunjung ke Kota Solok, dan kedatangan TSR Provinsi Sumbar tersebut disambut baik oleh Walikota Solok, Zul Elfian Umar dan Wakil Walikota (Wawako) Solok, Ramadhani Kirana Putra beserta jajaran.
Namun sangat berbeda dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok, dimana kedatangan TSR Provinsi Sumbar ke Kabupaten Solok yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tempo hari, mendapatkan tanggapan tidak elok dari Bupati Solok Epyardi Asda.
Tanggapan tidak elok dari Bupati Solok terhadap kedatangan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah ke Kabupaten Solok itu pun viral diberbagai Media Sosial (Medsos), sehingga memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang memuji sikap Bupati Solok Epyardi Asda dan ada juga yang menyayangkan ucapan Bupati Solok tersebut.
Sekaitan dengan viralnya tanggapan (Ucapan) Bupati Solok Epyardi Asda terhadap Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang berkunjung ke Kabupaten Solok, media ini mencoba meminta tanggapan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
“Pendapat itu biasa berbeda-beda, itu tanda bahwa di Minangkabau pendapatnya bermacam-macam dari pikiran masing-masing,” ucap Mahyeldi Ansharullah.
Dikatakannya, secara pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah menyurati, dan menjelaskan pada masyarakat termasuk klarifikasi dari Biro Adpim, Biro Pemerintahan.
“Seperti biasa, jika saya berkunjung ke kabupaten/kota lain juga dihadiri oleh pak walikota dan pak wakil walikota, pak bupati dan wakil bupati. Semuanya seperti itu,” jelasnya.
“Jika ada yang berpendapat seperti itu, (terkait Gubernur Sumbar) sah-sah saja sebagai bentuk demokrasi,” sebutnya.
Selain itu, dijelaskannya, Sumbar memang menghadapi masalah yang cukup berat sekaitan dengan rasio belanja daerah dengan pendapatan daerah yang tidak berimbang. Ada daerah yang hanya PAD 8 persen dan belanja daerahnya sampai 53 persen, belum lagi di daerah tersebut ada penambahan pegawai.
“Tentunya itu dibutuhkan kemampuan dan kekuatan fiskal daerah tersebut, ditambah lagi kebijakan dari pemerintah pusat dimana DAU harus dipergunakan secara fleksibel. Apalagi sekarang sudah deriktif, sudah jelas syarat administrasinya,” paparnya.
Kita tak punya ruang yang banyak, imbuhnya, nah untuk kondisi dan situasi seperti ini tidak ada pilihan bagi kita selain mensinergikan potensi-potensi yang ada. Baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita hendaklah fokus dengan permasalahan-permasalahan di daerah, sehingga dengan sinergi dan kolaborasi ini dengan waktu yang pendek bisa diatasi, dan permasalahan bisa dikurangi. Untuk kedepannya, semangat seperti inilah yang harus kita kembangkan (Seperti sinergi Pemprov Sumbar dengan Pemko Solok-red),” harapnya.
Terkait majunya Bupati Solok Epyardi Asda ke Sumbar satu (Gubernur), Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa demokrasi harus seperti itu. Menurutnya, hal itu tidak boleh ada yang melarang karena itu hak yang bersangkutan.
“Justru kita senang, banyak tokoh-tokoh Sumbar yang maju. Kapan perlu kita minta masyarakat mendorong untuk sampai ke tingkat nasional. Allah SWT itu takkan memberikan tugas, amanah kecuali kita siap untuk itu,” tuturnya.
Dikatakannya, politik itu untuk persatuan, untuk membangun bangsa, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, makanya kita harus bersinergi jika tujuan kita sama yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Rd)
