KABUPATEN SOLOK – Terbitnya pemberitaan pada media yang mungkin bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok, yang mengatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaporkan masyarakatnya ke kepolisian akibat mengkritisi kinerja dewan melalui aksi demo pada 28 Desember 2023 lalu, adalah pemberitaan yang bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz kepada media ini, Sabtu (30/12/2023), melalui handphone pribadinya.
Menurutnya, pemberitaan itu adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta dan diduga kuat sengaja dikondisikan untuk menjatuhkan kepercayaan masyarakat pada Anggota DPRD Kabupaten Solok.
“Media tersebut tidak pernah konfirmasi pada pihak DPRD, dan mempertanyakan alasan DPRD Kabupaten Solok melaporkan Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Solidaritas Lintas Nagari (Solina), Arisvan Bachtiar ke Polda Sumatera Barat (Sumbar),” ungkap Hafni Hafiz.
Ketua Koalisi Pro Keadilan 7 Fraksi DPRD Kabupaten Solok tersebut menegaskan, bahwa yang dilaporkan ke kepolisian itu atas dugaan pencemaran nama baik Lembaga DPRD, adalah Kordum Aliansi Solina melalui sebuah surat ke Polres Solok, serta narasi saat berdemo yang menyebutkan Anggota DPRD Kabupaten Solok maling uang rakyat secara berjamaah, dan bukan masyarakat.
“Kami sangat memahami situasi politik di Kabupaten Solok saat ini. Masyarakat sengaja dibenturkan dengan Anggota DPRD karena rata-rata kawan-kawan di DPRD tersebut ikut kembali mencalonkan diri maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, sangat keliru bila Anggota DPRD Kabupaten Solok tidak mau menerima aksi demo Aliansi Solina, bahkan Ketua DPRD Dodi Hendra juga telah menemuinya di gerbang Pemda Kabupaten Solok. Selain itu, kami telah berkoordinasi juga dengan kepolisian melaui Kabag OPS dan Kapolres untuk menerima 10 sampai 15 perwakilan aksi dari Solina di dalam Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Solok, untuk melakukan audiensi.
“Namun pada kenyataannya, perwakilan aksi dari Solina lebih memilih menyampaikan narasi-narasi untuk mencemarkan nama baik Anggota DPRD Kabupaten Solok di jalanan, ketimbang beraudiensi dengan kami dalam Ruang Paripurna tersebut,” terangnya.
Jadi, imbuhnya, terkait kami membeda-bedakan dalam menyambut aksi demo itu juga berita sangat keliru. Semua yang menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Solok tersebut kami terima, tidak ada kami bedakan sepanjang taat kepada aturan dan mekanisme di Lembaga DPRD Kabupaten Solok.
Hafni Hafiz berharap kepada masyarakat Kabupaten Solok, agar jangan termakan informasi-informasi yang tidak sesuai fakta, karena tahun ini adalah tahun politik yang mungkin saja bisa merugikan berbagai pihak. (Rd)
